Dewan Minta Pemerintah Utamakan Nasib TNI Penjaga Perbatasan

Prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) bercengkerama dengan keluarga sebelum diberangkatkan menggunakan KRI Teluk Bintuni di Pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Foto/Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Perhatian pemerintah terhadap nasib prajurit TNI penjaga perbatasan dinilai masih sangat minim.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sukamta mengungkapkan dibanding dengan talangan utang triliunan rupiah kepada BUMN seperti Garuda Indonesia, PLN, Krakatau Steel yang akhirnya tidak sanggup membayar hutang gara-gara salah kelola, alokasi dana untuk kesejahteraan sangat kecil.

“Hitung-hitungan saya anggaran yang dibutuhkan untuk menyebut kompensasi yang layak bagi prajurit TNI hanya membutuhkan tambahan Rp 500 milliar,” ucap Sukamta di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Padahal, tugas yang diemban prajurit TNI penjaga perbatasan sangat besar sekali dalam menjaga kedaulatan negara. “Anggota TNI bertugas dalam waktu cukup lama, meninggalkan keluarga namun apresiasi pemerintah terhadap kinerja mereka masih kurang,” ujarnya.

Sukamta yang juga duduk di Komisi I DPR (membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri) berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani lebih memperhatikan lagi soal alokasi anggaran APBN untuk prajurit TNI penjaga perbatasan.

dari beberapa kunjungan kerjanya di daerah perbatasan, Sukamta mengatakan kondisi prajurit-prajurit TNI memprihatinkan sekali kesejahteraanya ketika sedang bertugas menjaga kedaulatan negara di daerah perbatasan, terpencil dan terluar Indonesia.

“Pemerintah khususnya Menteri Keuangan seharusnya memberikan kompensasi yang layak bagi anggota TNI yang mendapatkan penempatan tugas di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke,” tegasnya.(har)

Comments

comments