Di Raker, Komisi IX DPR Sudah Minta Menkes Batalkan Pemotongan Insentif Nakes

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (Foto : Biro Pemberitaan DPR RI)

Acuantoday.com, Jakarta- Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, menyayangkan penurunan intensif tenaga kesehatan (Nakes).

“Saya menyayangkan keputusan pemerintah melalui SK No. S-65/MK.02/2021 yang menurunkan insentif nakes per orangnya sebesar 50 persen,’ kata Saleh Partaonan Daulay, yang juga Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/2).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini menilai keputusan itu berbanding terbalik dengan situasi penyebaran virus Covid-19 yang semakin bertambah.

Karenanya, menurut Saleh wajar jika para Nakes kita banyak yang merasa kecewa terhadap keputusan tersebut.

Setelah dipotong, rinci Saleh, insentif yang diterima dokter spesialis saat ini menjadi sebesar Rp 7.500.000 per orang per bulan, peserta PPDS sebesar Rp 6.250.000 per orang per bulan, dokter umum dan gigi Rp 5.000.000 per orang per bulan, bidan dan perawat Rp 3.750.000 per orang per bulan, dan tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 2.500.000 per orang per bulan.

“Insentif tersebut hanya setengah dari insentif yang diberikan pada tahun 2020 lalu,” urainya.

Bagaimana pun juga, lanjut Saleh, pemotongan itu sangat dirasakan dampaknya. Apalagi, para Nakes kita saat ini bekerja siang -malam dalam melayani masyarakat yang terpapar Covid. Karena para nakes menyabung nyawa berdiri di barisan terdepan.

“Dalam konteks itu, saya mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan pemotongan insentif itu,” tegasnya.

Para Nakes kita, lanjutnya, harus mendapatkan perlakuan lebih. Keikhlasan mereka harus diapresiasi dengan pemberian insentif yang sebanding, tukasnya.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini mengakui banyak ditanya soal kebijakan pemotongan ini. Rata-rata menanyakan apakah Komisi IX mengetahui kebijakan tersebut. Kepada para nakes ia menjelaskan bahwa Komisi IX DPR RI tidak mengetahui. Komisi DPR yang membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini justru tahu setelah SK-nya keluar dan beritanya dimuat di media.

“Karena itu perlu ditegaskan bahwa komisi IX DPR RI pada raker dengan Menkes Rabu (3/1) kemarin, mendesak agar kebijakan pemotongan itu dibatalkan. Komisi IX meminta agar kemenkes berbicara dengan kemenkeu untuk membatalkannya,” ungkap Saleh.

Komisi IX meminta agar Kementerian Kesehatan berbicara dengan Kementerian Keuangan untuk membatalkannya.

Selain itu, Komisi IX juga mendesak agar Kemenkes segera membayar insentif Nakes yang belum dibayarkan tahun lalu.

Menurut Saleh , berdasarkan informasi yang diterima Komisi IX, masih banyak Nakes yang belum dibayar. Bahkan, ada yang baru dibayar sampai bulan April. Bulan Mei – Desember 2020 belum dibayarkan.

“Apa pun alasan yang disampaikan, Komisi IX meminta untuk diselesaikan. Kalau ada kendala adminiatratif, harus dipermudah. Kasihan tenaga kesehatan yang saat ini menunggu tanpa kepastian,” tegas Saleh.(rht)

Comments

comments