Dianggap Tak Serius Tangani Pandemi, Kemenkeu Bantah Tudingan Faisal Basri

Tangkapan layar Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dalam webinar keterbukaan informasi publik 2020 di Jakarta, Kamis (6/8/2020)./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta – Kritik yang dilontarkan pengamat ekonomi Faisal Basri soal anggaran penanganan COVID-19 di RAPBN 2021, yang menyoroti alokasi untuk kesehatan menurun sementara infrastruktur justru naik, mendapat tanggapan dari Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Yustinus tidak menampik pendapat Faisal Basri tentang alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2021 naik dari Rp281,1 triliun menjadi Rp414 triliun dan anggaran kesehatan turun dari Rp87,5 triliun menjadi Rp25,4 triliun.

“Memang demikian adanya,” tandas Yustinus dalam akun twitter @prastow di Jakarta, Sabtu (19/19)..

Hanya saja, ia meluruskan, RAPBN 2021 tidak disusun di ruang hampa, melainkan ada pijakannya. Dia kemudian mengelaborasi naik-turun alokasi fiskal itu dari perspektif penyusunan anggaran.

Anggaran kesehatan, dikatakannya, secara nominal memang turun, dari Rp212,5 triliun sesuai Perpres 72/2020 menjadi Rp169,5 triliun.

Alokasi anggaran itu, setara 6,2 persen produk domestik bruto (PDB) atau berada di atas mandat UU sebesar lima persen.

Anggaran yang turun, terangnya, adalah alokasi belanja kesehatan nonkementerian dan lembaga. Sedangkan, anggaran Kementerian Kesehatan naik dari Rp78,5 triliun jadi Rp84 triliun tahun 2021.

“Apa maknanya? Cukup jelas. Keberpihakan semakin kuat, tercermin anggaran rutin @KemenkesRI 2021 naik,” sebutnya. 

Lalu ia menjelaskan, mengapa anggaran kesehatan turun. Hal ini terjadi karena alokasi stimulus turun seiring telah tersedianya banyak sarana/prasarana kesehatan di 2020 yang tetap dapat digunakan di 2021.

Ia menegaskan, pemerintah tidak abai dalam penanganan COVID-19 dan dampaknya, sebab anggaran kesehatan 2021 dialokasikan untuk peningkatan/pemerataan sisi pasokan dan pengadaan vaksin.

NEXT PAGE

Comments

comments