Diapresiasi Dewan, Keputusan Presiden Cabut Perpres Investasi Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalam berisi Lampiran Investasi Industri Minuman Beralkohol. (Foto : twitter.com)

Acuantoday.com, Jakarta- Anggota Komisi III DPR merangkap Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas pencabutan kembali Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terkait investasi Minuman Keras (Miras).

“Alhamdulillah. PPP berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas dicabutnya Lampiran Perpres investasi Miras,” kata Arsul Sani kepada wartawan, Selasa (2/3).

Dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, Presiden Jokowi sudah mau mendengar apa yang disampaikan oleh para ulama dari kalangan Muhammadiyah maupun Nahdatul Ulama (NU). Hal ini, kata Arsul Sani, Presiden Jokowi mengikuti apa yang disuarakan umat Islam.

“Ini berarti apa yang disampaikan oleh para ulama dan ormas Islam khususnya NU, Muhammadiyah, dan MUI didengarkan oleh Presiden. Apa yang menjadi aspirasi dan suara umat Islam,” ucapnya.

“Sekali lagi alhamdulillah, beliau mendengarkan suara-suara para kyai dan tokoh Islam, tanpa banyak waktu langsung merespon secara positif dengan pencabutan lampiran terkait investasi Miras tersebut,” pungkasnya.

Senada, apresiasi juga disampaikan Plt Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay.

Menurut Saleh, ini adalah langkah konkrit yang diambil Presiden dalam meredam perdebatan dan polemik yang muncul di tengah masyarakat beberapa hari belakangan ini. Dengan dicabutnya Perpres ini, mampu meredam dan mengendalikan peredaran Miras di Indonesia secara baik.

“Presiden mendengar suara-suara masyarakat. Tentu banyak juga pertimbangan dan masukan yang sudah didengar. Pada akhirnya, presiden memilih untuk mencabut lampiran perpres tersebut,” kata Saleh Daulay.

Dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI ini, langkah pencabutan atau merevisi Perpres yang sudah dikeluarkan bukanlah kali pertama di Indonesia, hingga hal ini wajar jika ada spekulasi di masyarakat yang menyatakan, bahwa biro hukum kepresidenan kurang peka terhadap situasi sosial, politik, budaya, dan keagamaan di tengah masyarakat. Jika ada kepekaan, Perpres seperti ini tidak perlu dimajukan ke meja Presiden.

“Bagaimanapun, sebagai sebuah payung hukum, Perpres mengikat semua pihak. Karena itu, jika ada sekelompok masyarakat yang secara sosiologis merasa dirugikan, draft Perpres tersebut tidak perlu dilanjutkan,” jelasnya.

Lebih jauh Saleh Daulay mengatakan tidak pekanya biro hukum Kepresidenan ini bisa membuat publik menilai bahwa Perpres tersebut adalah keinginan Presiden, padahal kajiannya bukan dari Presiden sebagai pucuk pimpinan.

“Kalau begini, kan bisa jadi orang menganggap bahwa perpres itu dari presiden. Padahal, kajian dan legal draftingnya pasti bukan presiden. Ini yang menurut saya perlu diperbaiki di pusaran tim kepresidenan,” ujarnya.

Sejauh ini, pencabutan lampiran Perpres tersebut sudah sangat baik. Apalagi, Presiden menyebutkan bahwa alasan pencabutan itu setelah mendengar masukan ormas keagamaan, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh daerah. Dengan begitu, polemik bahwa Pemerintah akan membuka ruang besar bagi investasi minuman keras dengan sendirinya terbantahkan. (rht)

Comments

comments