Diapresiasi Satgas Waspada Investasi Tutup Tiktok Cash dan Perusahaan Investasi Bodong

Ilustrasi-uang dolar dan sarung tangan kotor mengilustrasikan transaksi ilegal./Foto: Istimewa

Acuantoday.com, Jakarta- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan kasus investasi bodong kerap terjadi. Tetapi selalu saja muncul dengan nama dan model baru, dan selalu ada saja masyarakat yang menjadi korban.

Untuk itu, masyarakat diminta mencatat lembaga investasi yang telah dinyatakan bodong.

“Informasi seperti ini penting untuk kita sosialisasikan ke masyarakat, khususnya di daerah, yang terkadang belum mengakses informasi terbaru,” kata LaNyalla di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Ia meminta para Senator membantu sosialisasi terkait rilis daftar perusahaan investasi bodong yang disampaikan Satgas Waspada Inventasi yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga terkait.

Menurutnya pada dasarnya pola investasi bodong sama meski terkesan selalu berganti nama dan model. Karena ujung-ujungnya money game dan menggunakan skema fonzi. Kemudian diendoors dengan menggunakan publik figur sehingga masyarakat terpedaya.

Oleh karenanya masyarakat diminta untuk selalu waspada terhadap penawaran-penawaran dari berbagai pihak yang seakan-akan memberikan keuntungan mudah, tetapi berpotensi merugikan penggunanya.

“Sekali lagi, sebelum berinvestasi, buka dulu website OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan lembaga tersebut bodong atau tidak. Juga ada nomor telepon hotline OJK yang bisa dihubungi,” tegasnya.

Seperti diberitakan, Satgas Waspada Investasi memutuskan menutup aplikasi Tik Tok Cash yang menawarkan pemberian uang kepada penggunanya hanya dengan memperbanyak penonton dari video di sebuah platform yang berpotensi merugikan pemakainya.

Satgas juga meminta aplikasi Snack Video untuk menghentikan kegiatannya karena tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika dan tidak memiliki badan hukum dan izin di Indonesia.

Selain Tiktok Cash dan Snack Video, Satgas dalam patroli sibernya juga menemukan 26 entitas kegiatan usaha yang diduga tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dari 28 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut, 14 Kegiatan Money Game; 6 Crypto Aset, Forex dan Robot Forex tanpa izin; 3 Penjualan Langsung/Direct Selling tanpa izin; 1 Equity Crowdfunding tanpa izin; 1 Penyelenggara konten video tanpa izin; 1 Sistem pembayaran tanpa izin; dan 2 Kegiatan lainnya.(har)

Comments

comments