Didik Mukrianto Minta Kemenkumham Tolak Tegas Hasil KLB Ilegal

Didik Mukrianto -- foto Antara

Acuantoday.com— Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar oleh sejumlah pihak dari dalam maupun luar Partai Demokrat adalah gerakan Ilegal karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. Karena berdasarkan AD/ART  KLB hanya dapat dilaksanakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau minimal2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Departeman Hukum dan HAM Partai Demokrat Didik Mukrianto kepada wartawan. Menurutnya, KLB mustahil bisa terlaksana tanpa memenuhi syarat dari AD/ART. Karenanya, bisa dipastikan itu adalah KLB Ilegal.

“Majelis Tinggi tidak pernah mengeluarkan persetujuan apapun terkait dengan pelaksanaan KLB tersebut. Mustahil KLB dapat dilakukan,” tandas Anggota Komisi III DPR itu seraya menambahkan, DPD dan DPC se-Indonesia tetap solid bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan tegas menolak KLB.

“Itu adalah gerakan yang illegal. Mengapa? Meskipun KLB adalah salah satu forum yang konstitusional, namun bila ada pihak-pihak yang ingin melakukan KLB saat ini, dapat dipastikan itu gerakan inkonstitusional,” ucapnya.

Didik meminta agar Menteri Hukum dan HAM menolak dengan tegas jika nantinya KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham. Alasannya jelas, AD/ART Hasil Kongres V tahun 2020 sudah disahkan oleh Kemenkumham, dan demi hukum Kemenkumham sudah memahami sepenuhnya standing aturan maupun struktur personalianya.

Belum lagi, kata dia pada tanggal 4 Maret 2021 surat DPP Partai Demokrat sudah diterima Kemenkumham terkait dengan standing perencanaan dan pelaksanaan KLB yang ilegal dan inkonstitusional. “Dengan dalih apapun, Menkumham secara akal dan logika sehat mestinya tidak akan menerima, dan harusnya dengan tegas menolak hasil-hasil KLB,” tegasnya.***mel

 

Comments

comments