Pernyataan Wagub Uu soal Izin Penambangan Pasir Dicabut Sementara, Dinilai Offset

Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung (AMPAG) terdiri dari berbagai komunitas dan unsur masyarakat beberapa kali melontarkan protes menolak aktivitas tambang CV Trican di Lueweung Keusik, Galunggung. (Foto : istimewa)

Acuantoday.com, Bandung- Masyarakat adat Galunggung menolak aktivitas penambangan pasir di Leuweung Keusik, Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut mereka, penambangan tersebut merusak lingkungan, situs Kabuyutan Galunggung dan menghilangkan mata pencaharian warga yang menggantungkan hidup pada tanaman hutan, seperti pohon nira untuk produksi gula.

“Di sana ada situs kabuyutan Galunggung yang harus dijaga oleh semua orang. Leuweung yang memberikan hidup bagi warganya,” kata Raja Lembaga Adat Keraton (LAK) Galuh Pakuan, Evi Silviadi, Jumat (19/3/2021).


Spanduk penolakan masyarakat yang menolak aktivitas tambang CV Trican di Lueweung Keusik, Galunggung. (Foto : AMPAG)

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung (AMPAG) yang terdiri dari berbagai komunitas dan unsur masyarakat, beberapa kali memprotes penambangan  yang dilakukan CV Trican di Lueweung Keusik, Galunggung.

Mereka melihat proses perizinan penambangan PT Trican cacat hukum. Menurut bendahara AMPAG, Encep Rujhan, pihak perusahaan pernah mengumpulkan warga bersama tokoh masyarakat untuk membicarakan  rencana pembangunan jalan. Warga pun diminta tanda tangan.

Encep memaparkan, warga merasa tertipu karena tanda tangan mereka dijadikan syarat oleh pihak perusahaan untuk mengurus ijin penambangan pasir. “Ini yang harusnya dibuka,” katanya.

Oleh karenanya, AMPAG melaporkan kasus pemalsuan tanda-tangan itu ke Polres setempat. Menurut Encep, beberapa warga telah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian.

Protes warga bergaung hingga ke Gedung Sate, Bandung. Pada 7 Maret lalu Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum  menemui para demonstran di Kampung Pasir Ipis, Desa Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya.

Kepada pengunjuk rasa, Wagub Uu menyatakan akan menghentikan sementara aktivitas pertambangan galian pasir di Leuweung Keusik. Karena ijin penambanghan itu dikeluarkan oleh Pemprov Jabar pada 2019.

Pernyataan Uu  direspon Ketua Komisi I  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya Demi Hamzah Rahadian.  Politisi PDI Perjuangan itu menilai pernyataan Uu tersebut offset. “Karena yang bisa hentikan izin itu adalah Kementerian ESDM, yang memiliki kewenangan tersebut,” katanya.

Demi mengaku dirinya setuju aturan harus ditegakkan tapi jangan sampai menghambat investasi. “Investor harus banyak masuk ke Kabupaten Tasikmalaya, tapi mereka harus  mengikuti aturan yang baik,” ujarnya.

Demi mengungkapkan sebenarnya banyak perusahaan ilegal yang melakukan penambangan di Kabupaten Tasikmalaya. Ia pun mempertanyakan mengapa perusahaan itu bisa beroperasi.  “Setahu saya perusahaan yang legal hanya 12. Mengapa yang ilegal didiamkan. Saya sudah  laporkan ke satpol PP dan pemerintah setempat,” ujarnya.

Demi juga mendukung pelaporan dugaan “tangan palsu” yang dikumpulkan oleh CV Tristan ke  polisi.

Kadis ESDM (Energi Sumber ,Daya Mineral) Jawa Barat, Bambang Irianto, membenarkan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP ) CV Trican dikeluarkan oleh Pemprov Jabar pada 2019. Saat izin dikeluarkan, kata Bambang, seluruh persyaratan sudah terpenuhi.

“Jika sekarang ada gugatan atau aduan dari masyarakat, maka harus diteliti kembali apakah ada cacat dalam persyaratannya,” katanya.

Menurut Bambang, dengan keluarnya Undang-undang Minerba No. 3 tahun 2020, Pemprov Jabar tidak lagi mepunyai kewenangan mengurus masalah tersebut. Sebab kewenangannya diambil alih oleh Kementerian ESDM.

“Semua urusan perizinan sudah ditarik kementerian ESDM. Kita sudah laporkan persoalan ini ke pusat. Jadi,  Pemprov hanya fasilitator. ESDM sudah menerjunkan orangnya ke lapangan, tinggal menunggu hasilnya bagaimana,” kata Bambang.(har)

Comments

comments