Dinyatakan Melanggar HAM Polri Tunggu Surat Resmi Komnas HAM

Kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan Bareskrim Mabes Polri sedang melakukan penyelidikan pelaku pembuat video parodi penghinaan Lagu Indonesia Raya. (Foto: Acuantoday.com/Rohman Wibowo)

Acuantoday.com, Jakarta- Polri bereaksi atas hasil investigasi Komnas HAM yang menyimpulkan bahwa ada perbuatan pelanggaran HAM yang dilakukan polisi karena menembak mati anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI), saat insiden bentrok di ruas Tol Jakarta-Cikampek, medio awal Desember 2020.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menghargai hasil investigasi, namun tak ingin lekas mengakui bahwa memang polisi telah melakukan pelanggaran HAM. Begitu pun soal rekomendasi Komnas HAM yang menginginkan adanya penegakan hukum terhadap polisi yang membunuh.

“Tentunya yang pertama Polri menghargai hasil investigasi dan rekomendasi Komnas HAM. Polri masih menunggu surat resmi yang nanti dikirim ke Polri. Tentunya akan kita pelajari rekomendasi maupun surat itu,” kata Argo saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (8/1).

Argo mengklaim setiap hasil penyidikan kepolisian atas insiden berdarah ini, berdasarkan petunjuk dari saksi, barang bukti dan tersangka. Untuk petunjuk terakhir, hingga kini belum pernah mengumumkan secara jelas siapa tersangkanya.

Namun yang jelas, semua hasil investigasi Komnas HAM harus dibuktikan kebenarannya. “Tentunya nanti semuannya harus dibuktikan di sidang pengadilan,” imbuhnya.

Pelanggaran HAM yang dimaksud dilakukan oleh polisi adalah penembakan terhadap 4 Laskar FPI yang berada di dalam mobil polisi, usai dibekuk pascabentrok.

“Terhadap empat orang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara, yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari Peristiwa Pelanggaran HAM,” kata Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam dalam jumpa pers di Gedung Komnas HAM, Jumat (8/1).

Choirul menyebut aksi tembak oleh polisi merupakan tindakan yang melanggar hukum karena penembakan bukan didasari untuk melumpuhkan, tapi menghilangkan nyawa, tanpa alasan yang sah.

“Penembakan sekaligus terhadap empat orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya unlawfull killing terhadap ke 4 anggota Laskar FPI,” tegas Anam.

Atas pelanggaran HAM yang dilakukan polisi, Anam menginginkan adanya upaya penegakan hukum seadil-adilnya.

“Peristiwa tewasnya 4 (empat) orang Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan Pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan,” imbuhnya.

Penegakan hukum, ujar Anam, mesti berjalan secara akuntabel, objektif dan transparan sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia.

Mereka yang mesti diadili adalah polisi-polisi yang berada di dalam dua mobil polisi yang melakukan aksi tembak. Satu mobil yang berisikan polisi dan 4 anggota Laskar FPI yang tewas ditembak di dalam. Sementara, satu mobil lagi, polisi yang terlibat dalam penembakan dua anggota lain Laskar FPI yang tewas ditembak.

Untuk dua laskar yang ditembak mati tersebut, Anam menekankan, kejadian bermula dari aksi saling serempet antar mobil dan saling serang antara petugas dan laskar FPI, yang terjadi di sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampek.

Bentrok di antara mereka saat itu diduga hingga saling jual beli tembakan. Kendati begitu, Komnas HAM menginginkan pengusutan lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI.

Komnas HAM pada kesimpulan bahwa sebelum adanya insiden berdarah ini, pihak Polda Metro Jaya memang tengah melakukan pembuntutan terhadap Rizieq Shihab dalam kaitan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menjerat Rizieq. Namun, pembuntutan ini disebut Komnas HAM sebagai “Pengintaian dan pembuntutan di luar petugas kepolisian.” (rwo)

Comments

comments