Dirjen Bina Keuangan Daerah: Realiasi Anggaran Keamanan Pilkada 2020 Baru Capai 69,36%

Mochamad Ardian Noervianto, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri---foto Puspen Kemendagri

Acuantoday.com— Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 semakin dekat, namun belum semua daerah yang akan menggelar Pilkada mentransfer dana secara penuh. Malah ada beberapa daerah yang jumlah transfernya masih di bawah 70%.

Menurut Mochamad Ardian Noervianto, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, per- 25 September 2020,  realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada  2020 adalah KPU sebesar Rp10,165 triliun atau 99,27%, Bawaslu Rp3,433 triliun atau 99,02%, Pengamanan Rp1,053 triliun atau 69,36%.

Lebih lanjut ia menuturkan, terkait anggaran untuk KPU,  sebanyak 260 Pemda (di dalamnya termasuk seluruh provinsi yang melaksanakan Pilkada) telah 100% transfer ke KPU. “Sebanyak 260 Pemda —di dalamnya termasuk seluruh provinsi yang melaksanakan Pilkada— telah 100% transfer ke KPU,” ungkap Ardian, Sabtu (26/9/2020).

Sedang daerah yang melaksanakan Pilkada yang transfernya masih di bawah 100%* (di dalamnya terdapat 3 Pemda yang transfernya masih di bawah 70% yaitu: Kota Bandar Lampung 66,67%, Kab. Boven Digoel 64,90% dan Kabupaten Keerom  45,00%)*

Untuk Bawaslu, jelas Ardian, ada 259 Pemda (di dalamnya termasuk seluruh provinsi yang melaksanakan Pilkada) telah 100% transfer ke Bawaslu. “Selain itu, masih terdapat 11 Pemda yang transfernya di bawah 100% (di dalamnya terdapat 3 Pemda yang transfernya kurang dari 70%, yaitu: Kota Bandar Lampung 63,16%, Kab. Keerom 63,16%, dan Kab. Waropen 57,33%),” katanya.

Adapun Pemda (kabupaten/kota) yang realisasinya belum mencapai 100% secara keseluruhan meliputi: Prov Lampung, yaitu Kab Way Kanan (KPU: 94,46%), Kota Bandar Lampung (KPU: 66,67% / Bawaslu: 63,16%), Prov Kalimantan Timur, yaitu Kab Paser (KPU: 93,73%), Prov Maluku Utara, yaitu Kab Halmahera Utara (Bawaslu: 79,08%), Prov NTT, yaitu  Kab Sumba Barat (KPU: 90,00% / Bawaslu: 90,00%),  Kab Timor Tengah Utara (KPU: 99,98%).

Prov Papua, yaitu Kab Merauke (KPU: 90,00% / Bawaslu: 90,00%), Kab Waropen (KPU: 75,00% / Bawaslu: 57,33%), Kab Supiori (Bawaslu: 87,50%), Kab Boven Digoel ( KPU: 64,90% / Bawaslu: 90,00%), Kab. Keerom (KPU: 45.00% / Bawaslu: 63,16%), Kab. Pegunungan Bintang (Bawaslu: 70,00%), Prov. Papua Barat, yaitu Kab Raja Ampat (KPU: 80,74% / Bawaslu: 73,76%), Kab Manokwari Selatan (Bawaslu: 99,98%).

Terkait dengan penganggaran kepada pihak pengamanan, Ardian menyatakan sudah 130 Pemda termasuk 9 Provinsi yang sudah transfer 100 %. “Sebanyak 130 Pemda (di dalamnya ada Prov Sumbar, Prov Jambi dan Prov Kalteng) telah 100% transfer ke Pihak Pengamanan,” imbuhnya.

Diakhir, Ardian juga memberikan penekanan bagi daerah yang melaksanakan Pilkada belum selesaikan NPHD-nya (Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Pilkada) ), yang transfernya belum 100%, agar segera selesaikan transfernya, baik ke KPUD, Bawaslu Daerah, maupun Pengamanan. Terlebih bagi daerah yang saat tahap masa kampanye diisi Penjabat Sementara (Pjs).

“Khusus bagi para Penjabat Sementara (Pjs) yang tidak segera menyelesaikan NPHD nya, akan diusulkan kepada Mendagri agar Pjs tersebut diganti,” tegas Ardian.***dian

Comments

comments