Disesalkan Senator, Guru Honorer Dipecat Gara-gara Unggah Gaji Kecil di Sosmed

Ilustrasi - Proses belajar mengajar tatap muka siswa dengan guru di kelas. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Pemecatan seorang guru honorer berinisial VN menuai kecaman. Pasalnya, pemecatan terhadap guru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan itu hanya gara-gara curhat di media sosial tentang gajinya yang minim.

Kecaman keras datang dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin yang mengaku prihatian dengan tindakan gegabah dinas pendidikan dan pemerintah daerah setempat.

“Saya sangat prihatin jika berita tentang pemecatan guru honorer di sebuah Sekolah Dasar Negeri 169 di Sadar, Kecamatan Tellu Limpie, Bone, Sulawesi Selatan tersebut benar, bahwa dipecat karena mengunggah rincian gajinya,” kata Sultan Najamudin, Jumat (12/2).

VN awalnya mengeluh dengan gajinya yang hanya dibayar sebesar Rp 700.000 yang bersumber dari dana BOS. Namun, keluhan dan curhat tersebut ia publikasi melalui akun media sosialnya di facebook sehingga mengundang reaksi publik.

“Saya mendukung langkah komisi IV DPRD Bone untuk menelusuri kebenaran mengenai masalah ini, dan saya yakin Bupati Bone akan bijak mengambil tindakan dalam kasus ini,” imbuh Sultan Najamudin.

Senator dari Benkulu ini mengakui kesejahteraan guru honorer selalu menjadi persoalan yang mengemuka bahkan selalu menjadi wacana dalam tiap kunjungan kerja para senator di daerah selama ini.

Sebenarya menurut Sultan, Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler yang menjelaskan tentang tata aturan fleksibilitas penggunaan dana BOS adalah langkah awal pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honor di sekolah negeri maupun swasta.

Walaupun aturan pemerintah tersebut belum dapat memuaskan banyak pihak atas permasalahan kesejahteraan guru honorer, tapi ia tetap mengapresiasi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan yang dalam Permendikbud itu untuk memberikan kebebasan besaran penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk gaji honorer.

“Apalagi dana BOS saat ini juga sudah diterima oleh sekolah swasta,” tegasnya.

Ke depan, ia berharap agar Kemendikbud segera mengatasi masalah lain tentang kebutuhan saat ini terhadap guru diluar PNS. Sebab, berdasarkan data hasil perhitungan Kemendikbud dari Dapodik, ebutuhan guru saat ini mencapai satu juta Guru. Angka tersebut di luar guru yang berstatus PNS.

Pertumbuhan jumlah ASN guru hanya sekitar dua persen per tahun. Saat ini hanya ada 60 persen dari jumlah kebutuhan guru ASN’ yang tersedia di Sekolah negeri. Dan jumlah tersebut terus menurun sebanyak enam persen per tahun dalam empat tahun terakhir.

“Negara harus benar-benar hadir dalam membangun dunia pendidikan di Indonesia, karena ini berhubungan langsung dengan kehidupan generasi kita dimasa yang akan datang, dan pembenahan awal harus dimulai dari tenaga pengajar,” ujarnya.

Sultan menegaskan DPD RI menunggu rencana program kebijakan Kemendikbud  untuk menseleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditahun ini (2021). Sebab rencana seleksi PPPK terbuka untuk memenuhi kebutuhan guru, sebagai awal penyelesaian status guru honorer.

DPD RI akan terus mengawal realisasi program seleksi harus segera berjalan, dengan begitu maka akan mendapatkan guru-guru yang berkompeten dalam mendidik, dan juga mengatasi kedua masalah yaitu baik bagi kesejahteraan Guru melalui penghasilan yang layak ataupun peningkatan ketersediaan guru ASN.(rht)

Comments

comments