Ditanya soal RS Pencovid Pasien Meninggal Dunia, Menkes Sarankan Pentingnya Audit

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat menjadi pembicara dalam rangka HUT Partai Golkar ke-56, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Selasa (20/10)./Foto : Acuatoday.com

Acuantoday.com, Jakarta- Banyak isu bahkan rumor diluruskan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto seputar penanganan virus corona atau COVID-19 dalam diskusi Webinar Nasional HUT Partai Golkar ke-56 di Jakarta, Selasa (20/10).

Pada HUT Partai Golkar kali ini, partai berlambang Pohon Beringin itu mengambil tema besar “Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit, Pilkada Menang.”

Saat sesi tanya jawab, berkembang pertanyaan tentang perdebatan yang masih menyisakan tanda tanya yaitu tentang kebenaran adanya rumah sakit yang sengaja memvonis pasien dengan COVID-19 demi keuntungan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Menkes Terawan menjelaskan dirinya termasuk orang yang berpandangan bahwa seorang yang bekerja di rumah sakit itu, haruslah bekerja sesuai dengan panggilan nuraninya.

“Saya juga pernah bekerja di rumah sakit. Kalau nurani yang katakan ya.. harus dikatakan iya. Kalau tidak…harus dikatakan tidak. Karena bagaimanapun apalagi menyatakan orang yang meninggal dunia itu harus benar-benar kita pertanggungjawabkan ke hadapan yang maha kuasa,” ujarnya.

Oleh karena itu, Menkes Terawan mengatakan hingga saat ini dirinya masih berpikir positif sebelum hasil audit dari pihak-pihak yang berwenang benar-benar dapat membuktikan kebenaran isu tersebut.

“Karena itu saya masih berpikir positif, nggak ada. Perlu diaudit dulu,” tegasnya.

Di tempat sama, Dirut Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan dalam pemahamannya, untuk membuktikan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan verifikasi administrasi maka sesuai mekanisme perlu dilakukan audit medik.

“Kalau pertanyaan ini tentu jatuhnya diaudit medik. Kalau ada dugaan seperti itu, menurut saya harus dibuktikan betul. Verifikasi administratif sesuai ketentuan,” ucap Fachmi.

Fachmi menjelaskan sangat mungkin persoalan ini dipenagruhi oleh perubahan kriteria penanganan COVID-19. “Dulu sebelumnya kan kita mengenal ODP, OTG, sekarang berubah sesuai aturan baru jadi suspek, terpapar, terkonfirmasi. Yang semuanya itu akhirnya ya untuk memastikan dikonfirmasi lagi dengan cara klinis,” ujarnya.

Mungkin dari konfirmasi itu yang perlu mengedukasi ke publik. Sehingga tidak saling curiga satu sama lain. “Karena suasana seperti ini tidak produktif kalau terjadi. Perlu dilakukan audit untuk memastikan itu,” tegas Fachmi.(har)

Comments

comments