Djoko Tjandra Didakwa Suap Jaksa Pinangki 500 Ribu Dollar dan Dua Jenderal Polisi

Sidang putusan praperadilan Irjen Napoleon Bonaparte di PN Jaksel. Majelis hakim menolak gugatan praperadilan dirinya atas status tersangka kasus red notice Djoko Tjandra. /Foto: Acuantoday.com (Rohman Wibowo)

Acuantoday.com, Jakarta- Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) menjalani sidang perdana dakwaan dalam perkara suap terkait surat fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk menghapus namanya dari red notice atau daftar pencarian orang (DPO).

Djoko Tjandra duduk di kursi pesakitan setelah dua terdakwa lainnya Eks Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan eks Kakorwas PPNS Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo menjalani sidang di ruangan yang sama.

Jaksa mendakwa Djoko Tjandra atas kasus penyuapan sejumlah penegak hukum dan pencabutan red notice, agar dirinya yang berstatus buron bisa masuk ke Indonesia tanpa menjalani masa hukuman.

“Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,” ujar Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Erianto saat sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (2/11), sebagaimana fail surat dakwaan yang dibagikan Humas PN Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyo.

Pertama, jaksa mendakwa Djoko karena telah menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung dengan imbalan 500 ribu dollar AS.

Djoko juga disebut jaksa terbukti menyuap Eks Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan eks Kakorwas PPNS Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo untuk menghapus status daftar pencarian orang dan mengurusi sejumlah dokumen palsu agar Djoko bisa masuk ke Indonesia.

Jaksa membeberkan, total uang suap yang diterima dua jenderal polisi itu sebesar 620 dolar AS. Lewat rekannya, Tommy Sumardi yang juga dijadikan tersangka, ia menyogok Napoleon sebesar 200 ribu dolar Singapura dan 270 ribu dollar AS dan 150 ribu dollar AS untuk Prasetijo.

Atas perbuatannya, Djoko diancam pidana dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 13, Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Tak hanya itu, jaksa juga mendakwa Djoko menyoal pembuatan surat jalan palsu yang digunakan selama bepergian di Indonesia, termasuk peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Dalam perkara ini, ia didakwa melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP. Ancaman hukumannya pidana penjara selama lima tahun.(rwo)

Comments

comments