DKPP: Penyelenggara Pilkada Berpotensi Jadi Mesin Politik Partai

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad . (Foto : Humas DKPP)

Acuantoday.com, Jakarta- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menyampaikan beberapa laporan kinerja DKPP kepada DPD RI. Mulai dari roadmap Pilkada di tengah Pandemi, hingga Indeks Kepatuhan Etik yang menjadi tolok ukur menilai kinerja penyelenggara Pilkada 2020.

Penegasan disampaikan Ketua DKPP Prof. Muhammad dalam pertemuannya dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan jajaran pimpinan alat kelengakapan DPD RI di rumah dinas Ketua DPD RI, Jalan Denpasar, Jakarta, Sabtu malam (22/11).

“Kami memantau semua aktivitas penyelenggara. Termasuk penyelenggara di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga TPS, bahkan penyelenggara ad-hoc. Karena semua punya potensi dijadikan bagian dari mesin politik (partai-red),” ungkap Ketua DKPP Prof. Muhammad.

Sementara itu, Ketua DPD RI menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui DKPP. “Penting bagi saya untuk menyampaikan beberapa temuan di daerah, demi menjamin kualitas Pilkada 9 Desember nanti, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” katanya.

Sejumlah temuan hasil kunjungan kerja ke sejumlah provinsi di Sulawesi, disampaikan langsung kepada Ketua DKPP dalam kesempatan itu. Di antaranya, banyaknya warga yang belum memiliki KTP-elektronik di Sulawesi Tenggara dan banyaknya pelanggaran dalam proses Pilkada di Gorontalo.

Di Sulawesi Tenggara, DPD menemukan fakta ada sekitar 10 ribu warga Sultra yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terancam kehilangan hak suara di Pilkada serentak 2020, karena belum memiliki KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan (Suket).

Sementara di Gorontalo, tercatat 1.874 dugaan pelanggaran ditemukan Bawaslu. Dugaan pelanggaran Pilkada 2020 tersebut, mulai dari dugaan pelanggaran administrasi, etik, pidana, hingga hukum lainnya.(har)

Comments

comments