DPR Apresiasi Kebijakan 1.062 Polsek Tak  Lakukan Penyidikan

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry. ANTARA/Abdu Faisal

Acuantoday.com, Jakarta –  Ketua Komisi III DPR, Herman Herry,  menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat kebijakan reformatif yaitu keputusan 1.062 Polsek tidak bisa melakukan penyidikan.

“Ini merupakan kebijakan reformatif Kapolri dalam rangka efisiensi organisasi kepolisian. Tentu ini juga selaras dengan tren birokrasi saat ini,” kata Herman, Rabu (31/3).

Herman Herry meyakini penentuan polsek yang tidak bisa melakukan penyidikan sudah berdasarkan kajian mendalam dengan memperhatikan data gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di masing-masing daerah.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Herman berharap kinerja kepolisian ke depan bisa lebih terukur karena setiap polsek telah memiliki key performance index masing-masing dalam bekerja di lapangan.

“Dengan kebijakan ini, saya berharap Polri bisa lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Ia pun memberikan masukan kepada Kapolri agar ke depan tidak ada diskriminasi terhadap polsek yang dapat melakukan penyidikan dan tidak dapat melakukan penyidikan.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai setiap polisi harus memiliki kesempatan yang sama dalam peningkatan karier.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait dengan 1.062 polsek di seluruh Indonesia tidak bisa melakukan penyidikan.

Kebijakan itu berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan) per tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. (Bram/Antara)

 

Comments

comments