DPR Desak Pemerintah Batalkan e-Visa Israel

Anggota Komisi I DPR RI, Tb Hasanuddin./Foto: dpr.go.id

Acuantoday.com, Jakarta–Tekanan untuk membatalkan layanan visa elektronik  atau e-visa bagi negara Israel datang dari DPR.

Alasannya, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara zionis itu.

“Batalkan visa call untuk Israel atau tim penilai harus sangat selektif memutuskan visa call untuk Israel,” kata Anggota Komisi I DPR RI, Tb Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/11).

Hasanuddin mengakui, layanan e-visa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memiliki tujuan bagus, yakitu menarik investor asing ke negara, tetapi, masalahnya,  Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. 

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pembukaan e-visa bagi Israel dinilai sangat bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia. Sebab, jika hal itu dilakukan akan menimbulkan persepsi Indonesia sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. 

“Bila saat ini Indonesia membuka visa call untuk Israel dapat diartikan sebagai membuka hubungan diplomat dan ini bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia,” jelasnya.

Purnawirawan TNI ini juga menyinggung soal kemerdekaan negara Palestina yang hingga kini masih dijajah oleh Israel. Hal ini bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, kemerdekaan adalah hak semua bangsa. 

“Dari poin tersebut, para pendiri bangsa ini mendapat aspirasi pentingnya kemerdekaan Palestina. Tapi hingga kini kemerdekaan Palestina itu belum tercapai dan seluruh rakyat Indonesia punya tugas berpastisipasi memerdekakan Palestina,” tutupnya. 

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham HAM) kembali membuka pelayanan visa elektronik kepada orang asing, termasuk ke warga Israel. (rht)

Comments

comments