DPR Dukung Perppu Penegakan Disiplin Prokes Pilkada

Ilustrasi- Rapat pripurna DPR RI. DPR mendujkung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan pandemi COVID-19 Pilkada Serentak 2020. Foto/Acuantoday.com

Acuantoday.com, Jakarta- Rencana pemerintah yang akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan pandemi COVID-19 Pilkada Serentak 2020 didukung DPR RI.

Perppu dibuat dengan menekankan pemberian sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 pilkada.

“Perppu ini untuk menerapkan sanksi tegas kepada para calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan sehingga dapat menyelamatkan masyarakat,” kata Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/9).

Azis mengajak semua pihak ikut mendukung terbitnya perppu ini untuk mencegah Pilkada Serentak 2020 menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Sebab, keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hal yang utama.

Isi materi Perppu Penegakan Disiplin Prokes COVID-19 Pilkada 2020, diharapkan mengatur lebih spesifik mengenai teknis penyelenggaraan dan sanksi kepada pasangan calon kepala daerah maupun simpatisan berikut pendukung paslon yang melakukan pelanggaran prokes COVID-19.

“DPR akan sepenuhnya mendukung Perppu sebagai prioritas dalam meningkatkan kedisiplinan terkait tahapan-tahapan Pilkada Serentak 2020,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Sukses Pilkada Serentak, menurutnya akan terjadi apabila semua pihak patuh pada aturan dan memiliki kesadaran individu maupun berkelompok dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah sedang menyiapkan dua opsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk perbaikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan atau perbaikan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Hal yang baru, kedua Perppu tersebut juga akan memuat aturan terkait penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi selama pilkada berlangsung.

“Kalau opsi Perppu itu ada dua macam, opsi satunya adalah Perppu yang mengatur keseluruhan mengenai masalah Covid, mulai pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum. Atau yang kedua, Perppu spesifik hanya masalah protokol Covid untuk Pilkada dan pemilihan kepala desa,” ujar Mendagri dalam seminar nasional yang berlangsung secara virtual, Minggu (20/9/2020).

Perppu akan mengatur keterlibatan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), meliputi Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung dalam menjalankan proses penegakan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran protkes yang terjadi sehingga diharapkan penanganannya akan lebih objektif.

Keterlibatan Gakkumdu penting, karena kalau penegakan hukum hanya dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saja, dirasakan kurang maksimal efektivitasnya.(ian) 

Comments

comments