DPR Isyaratkan Setujui RUU ASN

Apel netralitas ASN di Pilkada Bengkayang 2020 (ANTARA/Wati)

Acuantoday.com, Jakarta―Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) kelihatannya bakal dilanjutkan. 

Setidaknya, hal itu terlihat dari sinyalemen Komisi II yang sudah berencana akan membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang revisi UU No 5 tahun 2014.

“Bagaimana grand design yang komprehensif dari Pemerintah terhadap pengelolaan dan masa depan ASN,” kata Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus kepada wartawan, Selasa (19/1).

Salah satunya, kata Guspardi yaitu akan dihilangkannya eselon III dan IV. 

Menurutnya ini adalah bagian dari grand design sebagaimana yang disampaikan oleh MenPANRB dalam menata ASN itu. 

“Tetapi yang lebih penting, harus ada sikap keberanian Pemerintah tentang masa depan ASN,” ucapnya.

Dikatakan Guspardi, saat ini Pemerintah terkesan takut soal masa depan ASN. 

Padahal Pemerintah bertanggungjawab membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan salah satunya dengan merekrut masyarakat usia produktif, cakap, berkompeten dan memenuhi kualifikasi untuk diterima sebagai ASN, tegas legislator dapil Sumbar-II ini. 

Lebih jauh, ia mengatakan, dalam raker sebelumnya pemerintah pernah menyampaikan bahwa saat ini ada sekitar 4,2 juta ASN.

“Dan saat saya masih berstatus PNS jumlahnya sekitar 5 juta berarti sudah ada penyusutan 800 ribu orang ujarnya. Lalu keinginan pemerintah itu berapa jumlah ASN yang idealnya,” paparnya.

Hal ini, katanya, perlu di jelaskan dan di pertegas oleh pemerintah, agar para generasi muda dan lulusan perguruan tinggi untuk siap-siap tidak menatap  dan menjadikan ASN sebagai harapan dan target masa depan untuk berkarier. 

“Karena setiap tahun lulusan perguruan tinggi sangat banyak yang menggantungkan harapannya menjadi ASN. Bagaimana hal ini di sikapi oleh pemerintah dengan serius,” jelasnya.

Selanjutnya pemerintah segera menyelesaikan persoalan masa depan tenaga honorer, karena itu adalah janji Pemerintah yang masih terbengkalai dan belum ada kejelasan yang pasti. 

Pemerintah pernah menjanjikan bahwa tenaga honorer  diangkat sebagai ASN secara otomatis. Ternyata ini tidak terlaksana karena kenyataanya masih harus melalui seleksi. 

Persoalan pengangkatan tenaga honorer ini harus segera diselesaikan pemerintah dan menjadi  bagian dari grand design penataan ASN, ujarnya.

“Untuk itu, kami di komisi II  berpendapat pembahasan mengenai revisi UU ASN ini perlu dilanjutkan,” katanya. (rht)

Comments

comments