DPR Minta Aparat Tegas terhadap Perusahaan Migran Ilegal

Ilustrasi - Sejumlah buruh pabrik pulang kerja di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj/pri.

Acuantoday.com, Jakarta―Aparat penegak hukum diminta tegas terhadap para penyalur atau perusahaan yang mengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke luar negeri.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay dalam pernyataanya, Rabu (3/2), mengatakan, pengiriman pekerja migran ini terus meningkat dan dilakukan setiap akhir pekan. 

Padahal, Indonesia masih memberlakukan moratorium pengiriman pekerja migran ke beberapa negara Timur Tengah, hingga perlu ditindak tegas karena sangat berbahaya.

“Ini memang aneh. Mereka tidak peduli moratorium dan juga pembatasan mobilitas orang akibat Covid-19. Kalau pemberangkatan ilegal ini dibiarkan, bisa sangat berbahaya,” kata Saleh Daulay kepada wartawan, Rabu (3/2).

Dikatakan Ketua Fraksi PAN ini, langkah pengiriman pekerja migran oleh perusahan secara ilegal ini bisa dikatakan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Pada titik tertentu, ini bisa TPPO,” ucapnya.

Dijelaskan Anggota Komisi IX ini, para perusahan yang mengirim pekerja migran ini sudah bertentangan dengan 18/2017 yang mengamanatkan setiap PMI wajib mendapatkan perlindungan. Untuk itu, kata Saleh Daulay, jika ada orang atau perusahan yang mengirim pekerja migran tanpa prosedur dan tanpa dokumen patut ditindak tegas.

“Yang begini yang perlu ditindak tegas. Sederhana saja, kalau ada orang yang pergi bekerja di luar negeri tanpa prosedur, tanpa dokumen, dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, patut diduga itu adalah tindakan pelanggaran. Di dalam UU Pelindungan PMI, sanksinya berat dan tegas,” jelasnya.

Lebih jauh Saleh, saat ini pengurusan untuk mengirim pekerja migran ke luar negeri cukup sulit karena adanya moratorium. 

“Bahkan yang ada, justru semakin sulit. Mereka yang mau pergi secara legal tidak diperbolehkan, sedangkan yang ilegal malah dibiarkan,” paparnya.

Untuk itu, Saleh Daulay meminta Kapolri baru Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadikan masalah pengiriman pekerja migran secara ilegal ini menjadi perhatian.  Selain Polri, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) juga selektif terhadap perusahan-perusahan yang menyalurkan para pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah. 

“Walau jalur penempatannya ditutup, faktanya tetap saja ada pengiriman. Malah lebih berbahaya. Sebab, pengirimannya dilakukan secara unprosedural. Jumlahnya konon mencapai ratusan bahkan ribuan orang setiap minggu,” tutup Saleh. (rht)

Comments

comments