DPR Minta Walkot Pariaman Wajib Terapkan SKB 3 Menteri

Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf . (Foto : Rahmat/Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan meminta Walikota (Walkot) Pariaman, Genius Umar menerima dan menerapkan SKB 3 Menteri soal seragam sekolah di wilayahnya. Pasalnya, SKB 3 Menteri ini menjadi payung hukum yang harus dituruti.

“Jadi begini, ada dua hal yang harus ditekankan di sini, SKB 3 menteri tentu menjadi payung hukum yang harus dituruti pemerintah, termasuk pemerintah daerah,” kata Dede Yusuf kepada wartawan, Selasa (16/2).

Menurut Dede Yusuf, alasan Walkot Pariaman harus menerima SKB 3 Menteri ini karena sekolah-sekolah negeri di wilayahnya mendapatkan bantuan dana dari negara atau APBN, bukan dari kelompok tertentu.

“Karena sekolah negeri itu kan mendapat dana dari Pemerintah, dari negara. APBN-nya itu bukan dari kelompok tertentu, tapi semuanya,” ujarnya.

Meski begitu, politisi Partai Demokrat ini mengkritisi Pemerintah yang kurang melakukan sosialisasi SKB 3 Menteri ini ke Pemerintah Daerah. Dalam SKB 3 Menteri ini hanya mengatur soal seragam sekolah bagi sekolah-sekolah negeri, bukan pada yayasan atau swasta.

“Kritik saya juga kepada SKB 3 Menteri sosialisasi harus dilaksanakan, agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda. Dalam konteks ini, saya anggap Pak Walikota belum tersosialisasi dengan baik,” akuinya.

Dijelaskan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) ini, sekolah-sekolah negeri mendapat pembiayaan dari APBN, hingga aturan terkait seragam siswa dan siswi di sekolah negeri harus dijalankan oleh sekolah dan Pemerintah setempat.

“Baik, jika diinterpretasinya dipahami secara bersama. Misal gini, ada sekolah berbasis agama, sekolah terpadu berbasis agama, ya itu kan bukan sekolah negeri, itu kan sekolah yayasan, kalau uang yayasan ya nggakpapa dong,” jelasnya.

Aturan seragam sekolah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Kalau Penerintah melarang (sekolah yayasan), saya akan memprotes, karena apa, kan ‘saya yang punya yayasan’, dan mungkin yayasan dapat dananya dari jemaah, dari umat, dari macam-macam kan,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments