DPR Nilai Anies Lemah Terapkan Protokol Kesehatan

Habib Rizieq Shihab ditengah-tengah pendukungnya. (Foto :Rahmat/Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta―Gelaran hajat resepsi pernikahan putri Habib Rizieq Shihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW, di Petamburan Jakarta, mengundang keprihatinan banyak pihak.

Pemerintah DKI Jakarta dinilai lemah dalam menerapkan aturan dalam penanganan Covid-19 pada acara itu.

“Pak Ketua Satgas menyampaikan bahwa kewenangan itu bukan pada dirinya, tapi pada Pemerintah Daerah DKI. Saya sampaikan bahwa kuncinya ada pada penegakan disiplin protokol kesehatan,” kata Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily di Gedung DPR RI, Senin (16/11).

Menurut Ace, meski kemudian Pemerintah DKI Jakarta memberikan denda kepada Habib Rizieq, namun besaran denda tersebut tidak mampu menyelamatkan nyawa orang dari bahayanya koronavirus.

Dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII ini, Pemerintah DKI Jakarta harus konsisten dengan aturan yang dibuat.

Selain konsisten, aturan tersebut harus dijalankan dengan benar, agar kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam menerapkan aturan Covid-19 kepada semua pihak.

“Seharusnya konsisten saja dengan aturan yang dibuat,” tegasnya.

Aturan itu, tegas Ace, harus dijalankan oleh siapapun. Jangan sampai masyarakat nanti justru tidak mempercayai terhadap aturan yang dibuat Pemerintah, dan melanggar aturan tersebut akibat tidak ditegakkannya disiplin protokol kesehatan.

Lebih jauh, politisi Partai Golkar ini, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 sebaiknya tidak memberikan bantuan masker kepada masyarakat yang mau menggelar acara yang akan dihadiri oleh orang banyak.

Meski tujuan Satgas Covid-19 untuk pencegahan, tetapi hal seperti ini akan diulangi oleh orang lain.

“Namun, Pak Kepala BNPB menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan upaya pencegahan agar masyarakat yang ada dalam kerumunan dan tidak memakai masker diberikan masker kepada mereka,” sambung Ace.

Bantuan masker dari Satgas Covid-19 ini, kata Ace, bisa didikte oleh orang lain untuk melakukan acara besar dan meminta masker dari Satgas Covid-19.

Padahal, hal seperti ini sudah jelas melanggar aturan yang ada.

“Saya khawatir nanti kelompok masyarakat yang lain, mengadakan acara yang sama dan meminta BNPB untuk mengirimkan masker. Padahal jelas-jelas tindakan itu selama pendemi Covid-19 dilarang,” tutup Ace. (rht)

Comments

comments