DPR Soroti Struktur KPK yang Kain Gemuk

Gedung KPK Jakarta./Foto: Acuantoday.com (Ahmadi Supriyanto)

Acuantoday.com, Jakarta―Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti perubahan struktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kian gemuk.

Perubahan itu seharusnya sesuai dengan tupoksi masing-masing, agar tidak terjadi tumpang tindih tugas.

“Haruslah jelas tupoksi masing-masing organ, sehingga terhindar dari adanya kemungkinan tumpang tindih tugas,” kata wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Pangeran, petinggi KPK sebaiknya memerhatikan keberadaan Undang-Undang (UU) yang menjadi pijakan hukum atas kegemukan struktur KPK.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, perubahan struktur KPK ini harus mengutamakan efisiensi dan kajian yang mendalam.

“(Harus) mengutamakan efisiensi, baik dalam pola tindak maupun pembiayaan, serta sesuai dengan kebutuhan yang dilandasi atas kajian yang mendalam, termasuk memperhatikan keberadaan UU yang menjadi pijakan hukum di atasnya,” ucapnya.

Pangeran berharap perubahan struktur KPK melalui lahirnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK sudah dilakukan melalui kajian yang mendalam.

Ini dimaksudkan agar penyelenggaraan aturan dapat berjalan secara maksimal dan efisien.

“Saya berharap lahirnya perkom tersebut benar-benar sudah melalui kajian dan analisis yang detail, sehingga dalam penyelenggaraannya benar-benar efisien dan mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal dan andal,” harapnya.

Selain itu, Ketua DPP PAN ini menyarankan agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK harus mampu mengawal pelaksanaan tugas dari KPK, karena hal itu sudah diatur dalam aturan.

“Peran Dewas sebagaimana diatur dalam Pasal 37 B UU KPK harus mampu mengawal pelaksanaan tugas KPK ini agar mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal,” jelasnya. (rht)

Comments

comments