Draf Final UU Cipta Kerja 812 Halaman

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menggelar konferensi khusus untuk menjelaskan persoalan tersebut di lobi Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (13/10). /Foto : Biro Pemberitaan DPR RI

Acuantoday.com, Jakarta- Sejumlah pihak mempersoalkan draf Omnibus Law UU Cipta kerja yang mengalami perubahan meski telah disahkan oleh pemerintah dan DPR dlaam rapat paripurna DPR. Bahkan, beredar di masyarakat draf UU Cipta Kerja dalam empat versi draf berbeda.

Menanggapi kesimpangsiuran itu, Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menggelar konferensi khusus untuk menjelaskan persoalan tersebut di lobi Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (13/10).

Ia menjelaskan, jumlah materi pasal dalam draf UU Cipta Kerja sebenarnya tidak berubah. Perubahan yang terjadi hanya ada jumlah halaman karena proses penyuntingan, pengetikan dan pemilihan jenis kertas. Ukuran kertas menentukan jumlah halaman dalam draf UU Cipta Kerja tersebut.

“Proses yang ada dilakukan di Baleg itu menggunakan kertas biasa. Tapi pada saat sudah masuk ke dalam tingkat dua (paripurna), proses pengetikannya masuk di kesekjenan dia menggunakan legal paper yang sudah menjadi syarat ketentuan-ketentuan di dalam UU,” terang Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini.

Azis yang memimpin jalannya rapat paripurna saat pengesahan RUU Cipta Kerja ketika itu, menjelaskan ketika draf UU Cipta Kerja masuk dalam proses pengetikan, maka akan menggunakan ukuran kertas yang legal sesuai dengan syarat dalam aturan undang-undangan. Sehingga besar tipisnya yang berkembang ada yang tiba-tiba 1.000 sekian, 900 sekian.

Menurut Azis, apabila hanya berupa UU Cipta Kerja, maka jumlah halaman hanya 488 halaman. Tetapi, jika ditambah aturan penjelasan maka menjadi 812 halaman.

“Sehingga simpang siur mengenai jumlah halaman ada yang 1000 sekian, ada yang 900 sekian, secara resmi kami lembaga DPR RI berdasarkan laporan dari bapak sekjen, netting jumlah halaman sebanyak 812 halaman. Hal-hal ini perlu kami sampaikan untuk menyampaikan klarifikasi supaya tidak membingungkan khalayak dan masyarakat secara luas,” ujar Azis.

Azis memastikan DPR RI akan mengirimkan draf final UU Ciptaker sebanyak 812 halaman ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Rabu (14/10/2020) mendatang.

Berdasarkan tata tertib DPR RI, khususnya di dalam pasal 164, DPR RI memiliki jangka waktu 7 hari kerja selepas rapat paripurna untuk menyerahkan draf UU kepada presiden. Hari kerja yang dimaksud adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat.

Sehingga tenggang waktu untuk penyampaian, UU Cipta Kerja ini akan jatuh pada 14 Oktober 2020 tepatnya besok pukul 00.00 WIB pada saat besok. Sehingga pada saat resmi besok, UU Cipta Kerja dikirim ke presiden dalam hal sebagai kepala pemerintahan, maka secara resmi UU ini menjadi milik publik, ”katanya.

Sebelumnya, draf RUU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat memiliki versi berbeda. Ada yang berjumlah 1.208, 905, dan 1.035 halaman. Saat itu, Sekjen DPR Indra Iskandar mengonfirmasi bahwa informasi 1.035 halaman adalah dokumen terkini.

Namun, perbaikan masih terus dilakukan. Dokumen 1.035 halaman itu kemudian menjadi 812 halaman setelah diubah dengan pengaturan kertas legal.(har)

Comments

comments