Dukung Vaksin Dalam Negeri, Presiden Ingin Produksi Vaksin Nusantara Dipercepat

Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Jumat (12/3/2021). (Foto : Kanal Youtube Sekretariat Presiden)

Acuantoday.com, Jakarta- Presiden Joko Widodo menginginkan percepatan produksi vaksin Covid-19 dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Tanah Air.

Kepala Negara mengungkapkan, saat ini di dalam negeri tengah dikembangkan dua vaksin COVID-19 yaitu vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih. Pengembangan tersebut harus mendapat dukungan berbagai pihak.

“Dalam situasi pandemi saat ini, tentu kita semuanya mendukung adanya penelitian dan pengembangan baik itu obat maupun vaksin agar terwujud kemandirian di bidang farmasi, sekaligus untuk percepatan akses ketersediaan vaksin di masa pandemi COVID-19 ini,” ucap Presiden Jokowi dalam keterangan pers yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Jumat (12/3/2021).

Siaran pers disampaikan Presiden Jokowi terkait prosedur dan kaidah pengembangan vaksin Covid-19 produksi dalam negeri.

Meski menekankan pentingnya percepatan produksi vaksin dalam negeri, Kepala Negara mengingatkan pengembangan vaksin COVID-19 yang tengah dilakukan oleh para ilmuwan di Tanah Air harus memenuhi prosedur dan kaidah ilmiah atau keilmuan.

“Untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu mereka juga harus mengikuti kaidah-kaidah saintifik, kaidah-kaidah keilmuan,” ujarnya.

Presiden menekankan, uji klinis yang ditempuh juga harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, dilakukan secara terbuka, bersifat transparan, serta melibatkan banyak ahli.

“Persyaratan dan tahapan ini penting dilakukan untuk membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya,” ujarnya.

Presiden menambahkan, jika semua tahapan dan kaidah ilmiah telah dilalui dan dipenuhi maka produksi vaksin dapat dipercepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Jika semua tahapan sudah dilalui, kita percepat produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri akan vaksin,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Presiden juga kembali menegaskan dukungannya terhadap inovasi yang dilakukan, apalagi di saat pandemi saat ini.

“Inovasi merupakan kunci bagi kemajuan sebuah negara, tidak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, tentunya kita akan selalu mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para inovator kita,” tandasnya.

Penegasan Presiden Jokowi seolah menjawab semangat yang berkembang dalam rapat Komisi IX DPR RI dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah saat membahas pengambangan vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih di Gedung DPR RI, Rabu (10/3/2021).

Dalam rapat tersebut, Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin, Profesor Chaerul Nidom Anwar menjelaskan vaksin Nusantara berbasis sel dedintrik efektif untuk mencegah penularan COVID 19.

“Saya lihat, dedintrik sel ini adalah jawaban untuk mengatasi virus corona,” Profesor Chaerul Nidom Anwar dalam rapat dengan Komisi IX DPR.

RDP yang dihadiri Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Bambang Brodjonegero, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito, serta Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Profesor Amin Subandrio.

Prof Nidom mengatakan vaksin Nusantara yang telah melewati uji klinis fase pertama ini diakuinya efektifitas dedintrik sel untuk mencegah penularan COVID 19. “Karenanya saya mendukung sekali pengembangan vaksin Nusantara ini,” katanya.

 

Presiden Jawab Keinginan DPR

Presiden Jokowi juga seolah benar-benar menyikapi keinginan rapat yang berkembang di Komisi IX DPR tersebut yang meminta agar Presiden Jokowi melihat dna mendengar semangat DPR RI yang banyak mendorong agar vaksin Nusantara ecepatnay diproduksi massal di dalam negeri.

“Mudah-mudahan Presiden Jokowi bisa melihat ini, bisa mendengar ini,” ucap Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Bahkan, Plt Ketua Fraksi Partai Amanat nasional (PAN) ini mengatakan vaksin Nusantara bisa diproduksi massal, maka akan jauh lebih unggul dibandingkan dengan vaksin Covid-19 Sinovac dari sisi biaya.

“Bisa sekali suntik seumur hidup, yang vaksin Sinovac kata Pak Menteri Kesehatan) kemarin saya baca di media paling setahun (memberikan antibodi), mana yang lebih hemat?” ucap Saleh.

Bahkan, Saleh meminta Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) menyetop pemberian izin penggunaan darurat (EUA) segala merek vaksin produksi perusahaan farmasi luar negeri.

Permintaan itu menyusul alotnya pemberian Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis II BPOM kepada kandidat vaksin Nusantara yang diprakarsai oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Saya minta, setiap vaksin yang datang ke RI ini protokolnya dibuat sama. Tolong itu AstraZeneca jangan pakai dulu, kalau perlu buang saja itu lalu pulangkan, walaupun itu vaksin gratis. Karena protokolnya tidak sama dengan kemarin Sinovac itu,” ucap Saleh.

Saleh menilai BPOM tidak konsisten dalam memberikan izin penggunaan vaksin. Ia menyoroti vaksin AstraZeneca yang tidak melalui uji klinis di Indonesia namun sukses diloloskan di dalam negeri. Sementara vaksin buatan anak bangsa seperti vaksin Nusantara cenderung dipersulit perizinannya.

 

Dorong Vaksin Dalam Negeri

Semangat mendorong dan mempercepat produkdi vaksin Nusantara dan vaksi Merah Putih juga disuarakan sejumlah Anggota Komisi IX DPR RI antara lain
Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo.

Rahmad meminta Kerpala BOPM Penny K. Lukito independen dan tidak mempersulit pengembangan vaksin Nusantara. Padahal, kata Rahmad hasil uji klinis fase I menunjukkan tidak ada efek samping serius yang terjadi terhadap para 30 relawan.

Mayoritas Anggota Komisi IX DPR mempertanyakan Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dipersulit BPOM.

“Sepatutnya negara mendorong pengadaan vaksin hasil karya anak bangsa. Salah satunya Vaksin Nusantara yang digagas Terawan Agus Putranto,” tegas Rahmad.(har)

 

Comments

comments