Evaluasi PPKM Pemda DIY Revisi Jam WFH

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY/ Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19-19 Biwara Yuswantana. (Foto : Chaidir/Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Yogyakarta- Sehari setelah dilaksanakannya program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) , Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengadakan evaluasi.

Hasilnya Pemda DIY sepakat untuk membuat aturan yang seragam dengan Pemerintah Pusat terkait pembatasan jumlah orang bekerja di rumah atau work from home (WFH) sebanyak 75 persen dari total karyawan.

Sebelumnya Pemda DIY memberlakukan komposisi pembagian 50 persen dari total karyawan untuk melaksanakan WFH.

Atau berbeda dengan instruksi Pemerintah Pusat yang mengharuskan adanya pembagian sebanyak 75 persen.

Revisi itu tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DIY nomor 2/INSTR/2021 tentang Kebijakan PSTKM di DIY. Serta Surat Edaran (SE) Gubernur DIY tentang Pelaksanaan Tata Kerja ASN di Lingkungan Pemda DIY dalam Masa Pendemi Covid-19.

Salah satu poin yang direvisi adalah membatasi tempat kerja atau perkantoran dengan menerapkan WFH 75 persen dan work from office (WFO) sebesar 25 persen dengan memberlakkukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Biwara Yuswantana mengemukakan, perubahan SE tersebut diputuskan setelah Pemda DIY dan Satgas Covid-19 pusat menggelar rapat beberapa waktu lalu.

“Jadi akan sesuai dengan ketentuan pusat, untuk WFO dan WFH itu memang 75 dan 25 persen. Jadi setelah diskusi kita melakukan revisi itu agar sesuai dengan SOP dari pusat,” jelas Biwara, Selasa (12/1/2021).

Selain itu, PTKM merupakan kebijakan nasional. Khususnya untuk wilayah Jawa dan Bali. Sehingga kebijakan yang diterapkan harus seragam.

“Jadi ada keseragaman karena ini berlaku di Jawa dan Bali,” tambahnya.

Biwara yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY, Biwara Yuswantana mengatakan, klaster penularan di perkantoran di DI Yogyakarta juga tergolong tinggi.

Bahkan sejauh ini telah ada ratusan ASN di lingkup Pemda DIY yang terinfeksi COVID-19.

“Kasus-kasus di perkantoran cukup banyak di DIY. Itu kemudian menjadi latar belakang diterapkan 75 (dan) 25 persen,” katanya.

Untuk memastikan agar kebijakan PSTKM dikenal oleh masyarakat luas, kata Biwara, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota untuk menyikapi instruksi dari pemerintah tersebut.

“Gubernur mengarahkan wali kota dan bupati untuk mengoptimalkan satgas di kapanewon (kecamatan) hingga desa. Juga untuk menerapkan prokes di wilayah masing-masing. Intinya upaya pembatasan akses agar mobilitas terkontrol di semua wilayah,” katanya.

Seperti diketaui Satpol PP DIY, bersama TNI Polri serta dukungan sejumlah pihak langsung melakukan pengawasan disejumlah tempat usaha. Hari pertama pelaksanaan PTKM ditemukan adanya beberapa pelanggaran. Karena masih ada sejumlah instansi swasta yang belum melaksanakan work from home (WFH).

“Pihak swasta beberapa masih belum menerapkan WFH. Kami sempat mendatangi 5 tempat usaha (swasta) ternyata mereka belum melakukan WFH. Terhadap 5 tempat usaha tersebut langsung diberikan peringatan secara lisan,” kata Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad.

Sementara itu, Pemkab Bantul juga merevisi Instruksi Bupati Bantul (Insbub) No.1/instr/2021 tentang Teknis Pelaksanaan Pembatasan. Sekda Bantul Helmi Jamharis mengatakan, revisi dituangkan dalam Insbub No.2/instr/2021 per 12 Januari 2021 dengan pertimbangan telah dikeluarkannya Instruksi Gubernur DIY No.2/instr/2021 tentang PTKM.

Instruksi Gubernur DIY menyatakan instruksi gubernur sebelumnya yakni No.1/instr/2021 tidak berlaku lagi.

Instruksi Gubernur No.2/instr/2021 yang ditandatangani oleh Gubernur DIY Sri Sultan HBX, Senin (11/1/2021), mengalami perubahan pada poin pertama. Pelaksanaan work for home (WFH) yang awalnya dengan komposisi 50% bekerja di rumah dan 50% bekerja di kantor diubah menjadi 25% bekerja di kantor dan 75% kerja di rumah. Poin lainnya tidak ada perubahan.

“Kami mengikuti perubahan kebijakan itu dengan mengeluarkan Instruksi Bupati Bantul No.2/Instr/2021 mulai hari ini,” kata Helmi, Selasa (12/1/2021).

Helmi mengatakan meski telah ada Instruksi No.2, pelaksanaannya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah. “Tidak harus 75 persen, tetap boleh kurang dari itu,” kata Helmi.

Sekretaris DPRD Bantul Prapta Nugraha mengatakan DPRD mulai menerapkan WFH dengan sistem shift (giliran) sehari masuk dan sehari tidak untuk 41 orang ASN di lingkungannya.

Setiap ASN yang menjalani WFH telah mendapatkan tugas dan penilaian dari kinerja ASN saat ini didasarkan kinerja. Koordinasi dilakukan melalui Whatsapp.

Pada hari pertama PTKM, Senin malam (11/1/2021), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul bersama dengan tim gabungan mengeluarkan surat teguran kepada 14 tempat usaha. Mereka ditegur karena belum menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan melanggar jam operasional.
Kasi Linmas Satpol PP Bantul Rujito mengatakan keempat belas usaha yang ditegur tersebut berada di Kapanewon Bantul dan Kapanewon Imogiri.

Mereka ditegur setelah Satpol PP dan tim gabungan melakukan operasi dan mendapati penerapan protokol kesehatan serta instruksi bupati untuk PTKM belum dilaksanakan.

“Kami memberikan edukasi di tiga hari awal penerapan pembatasan. Jika mereka masih melanggar, akan kami tutup,” katanya, Selasa (12/1/2021).

Rujito menyatakan operasi pelaksanaan Instruksi Bupati Bantul No.2/Instr/2020 tentang PTKM akan terus dilakukan agar kebijakan itu bisa diberlakukan maksimal di masyarakat.

“Siang ini kami menyisir Kapanewon Banguntapan dan Bambanglipuro. Tujuannya sama, selama tiga hari ini lebih ke edukasi,” ujar dia.

Kepala Satpol PP Bantul Yulius Suharta mengatakan telah menerjunkan 40 personel gabungan di sejumlah lokasi untuk penegakan PTKM. Mereka diturunkan di pusat usaha, perkantoran, dan beberapa bidang.

“Fokusnya ke penerapan protokol kesehatan dan penerapan instruksi bupati soal pembatasan. Kami akan berikan teguran lisan lebih dahulu. Jika mereka kembali mengulang kesalahan, akan kami tutup besoknya,” kata Yulius.

Pasar rakyat dibatasi hingga pukul 12.00 WIB, toko swalayan hingga pukul 20.00 WIB, pusat kuliner kapasitas dibatasi 25 persen dan hanya diperbolehkan melayani hingga pukul 19.00 WIB serta melayani pembelian untuk dibawa pulang maksimal hingga pukul 21.00 WIB.

“Soal berapa lama ditutup tergantung pelanggarannya. Bisa saja ditutup 3×24 jam, jika nekat melanggar,” kata Yulius. (Chaidir)

Comments

comments