Fahri Hamzah Sarankan Presiden Bakukan UU Pemilu, Ini Alasannya

Fahri Hamzah. (Foto : Rahmat/Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta―Mayoritas fraksi di DPR RI mendorong dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). 

Bahkan, revisi menjadi agenda yang harus dituntaskan pada 2021, mengingat naskah revisi sudah diterima Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Namun, dari sekian fraksi yang ada di DPR RI, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), justru bersikap sebaliknya, yakni menolak revisi tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, sebaiknya peraturan tentang Pemilu tidak perlu terlalu sering berubah, karena bisa mengganggu stabilitas demokrasi di Indonesia.

“Persentase naik turun angka pada itu sesungguhnya karya merupakan gangguan yang terus-menerus terhadap demokrasi kita. Dan itu tidak relevan. Jadi menurut saya revisi UU Pemilu itu tidak terlalu penting,” kata Fahri Hamzah lewat keterangan tertulisnya, Kamis (28/1).

Tetapi yang terpenting, lanjut mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu, seberapa hebat UU itu mengantisipasi terhadap segala kemungkinan yang menyebabkan Pemilu menjadi cedera seperti mengantisipasi money politic, mengantisipasi berbagai kecurangan baik sebelum Pemilu, pada saat pemilu dan pasca Pemilu atau pada saat sengketa.

“Ini sebenarnya yang jauh lebih penting direncanakan, dari pada sekedar perubahan angka-angka yang sebenarnya tidak ada dasarnya,” kata dia.

Tanggapan pembahasan rancangan Undang-Undang, dinilai Fahri, agak unik karena setiap Pemilu peraturannya kembali diubah.

“Itu sesuatu yang sebenarnya mengganggu stabilitas demokrasi kita di Indonesia,” jelasnya. 

Karena itu, menurut Fahri Hamzah alangkah baiknya apabila Presiden membakukan UU Pemilu, agar peraturan tidak terlalu sering diubah. Sehingga kita membuat peraturan yang lebih permanen, bahkan mungkin –apabila yang dimasukkan– sebagai hadis dari konstitusi.

Sebagaimana diketahui, dalam Revisi UU Pemilu, DPR menggunakan dua istilah baru yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu daerah. Drafnya sendiri sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas DPR 2021.

Ada sejumlah perubahan mengenai Pemilu Nasional dibanding UU sebelumnya, dimana dalam draf Revisi UU Pemilu, Pemilu Nasional adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD Provinsi, dan pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu Nasional akan digelar di hari yang sama.

Pasal 734 Ayat (2) draf RUU Pemilu mengatakan pelaksanaan Pemilu Nasional pertama kali akan digelar pada 2024 mendatang. Selanjutnya, penyelenggaraan Pemilu Nasional akan digelar setiap 5 tahun sekali.

Kemudian soal eks anggota organisasi terlarang di Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) setara dengan eks Partai Komunis Indonesia (PKI). Eks anggota HTI dilarang untuk berpartisipasi sebagai peserta pemilihan calon presiden, calon anggota legislatif hingga calon kepala daerah. Tertuang dalam Pasal 182 Ayat (2) huruf jj.

Terkait syarat latar belakang pendidikan calon presiden-wakil presiden dan calon anggota Legislatif (DPR, DPD dan DPRD naik. Dalam draft Revisi UU Pemilu, Pasal 182 ayat 2 huruf j, minimal harus lulus pendidikan tinggi.

Selanjutnya, persyaratan calon presiden/wakil presiden wajib menjadi anggota partai politik, sebagaimana termaktub dalam Pasal 182 Ayat (2) huruf dd draft revisi UU Pemilu.

Dalam draf Revisi UU Pemilu turut mengatur pemberian sanksi denda 10 kali lipat bagi partai politik yang terbukti menerima imbalan atau mahar terkait pencalonan presiden di Pemilu.

Termasuk juga dalam draf Revisi UU Pemilu dan Pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR 2021 menyebutkan soal kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT) DPR RI menjadi 5 persen. (rht)

Comments

comments