FPDIP Berharap RUU PKS Disahkan Jadi UU

Dokumentasi - Demonstrasi Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). (Foto : Ade Irawan)

Acuantoday.com, Jakarta- Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Diah Pitaloka menilai Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) perlu segera disahkan menjadi UU, agar tren kasus kekerasan seksual dapat diturunkan.

“RUU PKS sudah akan dibahas di Baleg sebagai RUU prioritas di Prolegnas 2022, harapannya tahun depan RUU tersebut dapat disahkan agar tren kasus kekerasan seksual dapat diturunkan,” kata Diah Pitaloka dalam keterangannya, Selasa (1/12).

Menurut Diah, maraknya kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan pelecehan yang dilakukan oleh sepuluh orang laki-laki kepada anak perempuan 16 tahun di Tasikmalaya, menambah deretan panjang kekerasan seksual yang seringkali menjadikan perempuan dan anak sebagai korban.

Kekerasan kepada anak di bawah umur sejatinya sudah merupakan tindak pidana seperti yang diatur dalam KUHP maupun dalam UU Perlindungan Anak. Namun, menurut dia, masih maraknya perilaku serupa menunjukkan adanya masalah yang lebih fundamental sebagai akar munculnya kasus kekerasan seksual.

“Kekerasan seksual merupakan problem psikologis, sehingga ‘treatment’ yang perlu diberikan pada masyarakat untuk mengurangi tindak kekerasan seksual tidak dapat hanya berupa hukuman pidana ketika pelaku kekerasan sudah tertangkap,” ucapnya.

Menurut politisi asal Jawa Barat ini, dalam keadaan darurat kekerasan seksual seperti saat ini, langkah-langkah preventif untuk mencegah serta rehabilitatif agar pelaku tidak mengulang tindakan serupa menjadi penting. Hingga kini, belum mendapat porsi dalam peraturan perundang-undangan yang ada, karena itu diperlukan RUU P-KS untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Hal ini sangat penting untuk dapat menciptakan rasa aman bagi seluruh warga negara Indonesia untuk terlepas dari ancaman kekerasan seksual,” jelasnya.

Diah berharap, saat RUU P-KS sedang dalam proses pembahasan, kasus-kasus kekerasan seksual dapat memperoleh proses keadilan maksimal dalam proses penegakan hukum.

Oleh karena itu, politikus PDI Perjuangan itu meminta pelaku dihukum seberat-beratnya, dan meminta kepala daerah untuk berkomitmen membangun kesadaran dan dorongan untuk mencegah kekerasan seksual sebagai program penyelenggaraan pemerintah daerah. (rht)

Comments

comments