FPI Minta Jokowi Tolak Kompromi dengan Israel

Ilustrasi - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM membuka pelayanan visa elektronik (e-Visa) bagi 8 negara termasuk Israel. Kebijakan banyak mendapat penolakan dari berbagai macam pihak termasuk Front Pembela Islam (FPI). (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta – Isu normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel santer mengemuka, menyusul adanya kebijakan kebijakan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM membuka pelayanan visa elektronik (e-Visa) bagi 8 negara termasuk Israel.

Tawaran pemerintah Amerika Serikat (AS) lewat dana investasinya senilai 2 miliar dolar AS atau setara Rp28,5 triliun untuk Indonesia, bila mau berdamai dengan Israel, turut menjadi cobaan bagi sikap politik luar negeri Indonesia. Sebab jelas dikatakan dalam mukadimah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Indonesia menentang penjajahan, seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

Merespons isu demikian, Front Pembela Islam (FPI) mewanti-wanti Presiden Joko Widodo untuk setia pada konstitusi, layaknya presiden terdahulu, yang mengambil sikap bertentangan dengan Israel.

“Menuntut Pemerintah Indonesia untuk tidak main mata dengan pihak Zionis-Israel dengan mengkhianati harapan founding fathers NKRI atas upaya memerdekakan bangsa Palestina dari penjajahan Zionis-Israel,” kata Ketua Umun FPI, Ahmad Shabri Lubis dalam keterangan tertulis yang diterima Acuantoday.com, Minggu (27/12).

Kompromi atas Israel dan sekutunya, kata Ahmad, sama saja dengan menghalalkan penjajahan Israel atas Palestina yang berlangsung selama ini serta mengakui kedaulatan Israel. Karena itu, segala bentuk sikap yang mengarah pada kebijakan normalisasi hubungan diplomatik mesti dihapus.

“Menutut Pemerintah RI untuk segera menghentikan pemberian Calling Visa dan menghentikan dengan segera rencana pengakuan kedaulatan terhadap penjajah Zionis-Israel dengan tidak membuka hubungan diplomatik,” tuturnya.

Ahmad menginginkan Indonesia pada sikap awalnya meneruskan kerja-kerja pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina.

Sejarah mencatat, Palestina sudah merdeka sejak 32 tahun yang lalu. Kala memproklamirkan diri sebagai negara merdeka, setidaknya 135 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengakuinya, tentunya termasuk Indonesia.

Walaupun demikian, proklamasi kemerdekaan itu tidak sejalan dengan kenyataan bahwa sebagian besar wilayah yang dikehendaki Palestina masih di bawah kendali Israel, khususnya di sebagian Tepi Barat dan Yerusalem.

Pemerintah Israel sampai hari ini masih mengendalikan perbatasan dan pergerakan bangsa Palestina, menguasai pajak, dan sumber-sumber penghidupan masyarakat Palestina. (rwo)

Comments

comments