FPI Sebut Perppu Pembubaran Enam Ormas Islam Hoaks

Dokumentasi - Laskar Front Pembela Islam (FPI) saat berunjuk rasa. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta-Front Pembela Islam (FPI) membantah isu yang menyebut ada enam ormas Islam yang dibubarkan pemerintahl termasuk FPI. Kabar itu beredar berdasarkan Surat Telegram (STR) Kapolri Jenderal Idham Aziz, tertanggal 23 Desember 2020, yang beredar luas di kalangan wartawan. 

STR yang bernomor STR/965/XI/IPP.3.1.6/2020 tersebut ditandatangani Wakabaintelkam Polri Irjen Suntana. Isinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikatakan sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) mengenai pembubaran ormas, kendati tak disebut nomor produk hukum yang dimaksud. 

Enam organisasi yang disebut itu adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS), Jamaah Ansharu Tauhit (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), dan Front Pembela Islam (FPI).

“Secara sah tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas organisasinya,” kutipan dari sebagian STR itu, yang merujuk Perppu Presiden Jokowi. 

Menanggapi STR Kapolri ini, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono belum bisa memastikan. “Dicek dulu ya,” kata Argo dengan singkat, saat dikonfirmasi, Kamis (24/12).

Muatan lain dalam STR itu, Kapolri memerintahkan kepada setiap personelnya untuk mengawasi gerak-gerik ormas Islam yang telah dibubarkan. Hal ini karena ideologi keenam ormas itu dianggap bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan yang berlaku. 

Sekretaris Bantuan Hukum FPI, Aziz Yanuar mengaku, sudah membaca isi STR Kapolri, dan ia berangkat pada keyakinan bahwa semua itu merupakan hal bohong. Ia membantah FPI telah dibubarkan.

Baginya, Perppu yang tidak tertulis nomornya dalam STR itu, sudah menjelaskan semua ini mengada-ada dibuat kepolisian. 

“Perppu nomor berapa yang dimaksunf dalam Telegram tersebut? Bila tidak ada Perppu-nya maka berita tersebut dapat diklasifikasikan berita bohong dan penyebaran berita bohong,” kata Aziz dalam keterangan tertulis, hari ini. 

Narasi pembubaran ormas Islam yang dibangun polisi berdasar keputusan pemerintah, kata Aziz, adalah bentuk yang tidak mencerminkan sistem demokrasi, yang selama ini dijunjung tinggi sejak era Reformasi.

“Ini bukan negara otoriter. Jadi, tidak bsa seenaknya atas dasar kebencian memutuskan sesukanya,” ucapnya. 

Ia lantas mengimbau kepada setiap jajaran ormas yang dimaksud untuk tak terpancing provokasi.

“Harap tenang dengan isu dan operasi cipta kondisi yang sedang berlangsung. Hadapi dengan tawakal kepada Allah,” pungkasnya. (rwo)

Comments

comments