FPKS Sindir Sejumlah Fraksi Balik Badan Perihal RUU Pemilu

Daftar partai poltiik (parpol) peserta Pemuilu 2019. Draf RUU Pemilu yang akan merevisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu salah satu materinya mensyaratkan Calon Presiden/Calon Wakil Presiden hingga Calon Kepala Daerah (Cakada) harus menjadi anggota parpol. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengaku heran dengan sikap beberapa Fraksi di DPR yang terkesan balik badan atau menolak dilakukan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu yang saat ini sudah ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

“Ada mulai beberapa partai menolak revisi, padahal ketika di Komisi II mereka perlu revisi, naif jika mempermasalahkannya di Baleg,” kata Mardani kepada wartawan, Senin (1/2).

Padahal, Kata Mardani Ali Sera saat ini RUU Pemilu sudah diserahkan kepada Baleg untuk dibahas, namun beberapa Anggota Fraksi mulai menolaknya. “Pembahasan RUU Pemilu dari Komisi II sebenarnya sudah selesai dan sekarang ada di Baleg,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan, jika Pilkada 2022-2023 ditunda maka akan ada pelaksana tugas (Plt) disejumlah daerah, dan itu sangat tidak efektif bagi daerah-daerah tersebut. Selain itu, trand positif Covid-19 yang terus meningkat ini, daerah membutuhkan pemimpin definitif dalam mengambil kebijakan.

“Di masa pandemi, dengan refocusing anggaran, pengambilan keputusan yang sangat fundamental, diperlukan kepala daerah definitif yang memiliki mandatory politik yang kuat,” jelasnya.

Atas dasar itu, lanjut Mardani Ali Sera, Fraksi PKS mengusulkan dan mendukung penuh pelsanaan Pilkada serentak pada 2022-2023. “PKS mengusulkan diadakan normalisasi pilkada di 2022 dan 2023,” tutupnya. (rht)

Comments

comments