Fraksi Demokrat Tunggu Keputusan PAW Jhoni Allen dari Presiden

Jhoni Allen Marbun./Foto:Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Kepala Bamkostra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra memastikan pihaknya telah mengirim surat Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Jhoni Allen Marbun, ke Pimpinan DPR RI. Hal tersebut dilakukan setelah Jhoni Allen resmi dipecat oleh Partai Demokrat.

“Partai Demokrat memang telah memproses pemberhentian Jhoni Allen selaku anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Surat resmi telah kami kirimkan ke pimpinan DPR RI,” kata Herzaky kepada wartawan, Rabu (17/3).

Menurut Herzaky, setelah surat dikirim ke Pimpinan DPR, proses selanjutnya adalah surat permohonan PAW tersebut dikirim ke Presiden Joko Widodo, karena berdasarkan aturan yang bisa berhentikan Anggota DPR RI adalah Presiden.

“Kami tinggal menunggu surat tersebut diteruskan ke Presiden RI, karena yang berhak memberhentikan anggota DPR RI secara resmi adalah Presiden RI, berdasarkan permintaan parpol asalnya,” ucapnya.

Herzaky pun menyadari jika Jhoni Allen masih hadir untuk mengikuti rapat bersama Komisi V DPR RI, karena Jhoni Allen telah resmi melayangkan gugatan pemecatan dirinya ke Pengadilan.

“Mengingat Jhoni Allen masih menggugat pemecatannya di pengadilan, masih ada waktu selama maksimal 60 hari sebelum diberhentikan dari DPR RI. Setelah itu, masih ada waktu maksimal 30 hari selama proses kasasi,” paparnya.

Dijelaskan Herzaky, pengusulan nama pengganti Sekjend Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) ini akan dilakukan setelah Presiden Jokowi mengeluarkan surat perberhentian Jhoni Allen atas usulan Partai Demokrat.

“Kami sendiri saat ini sedang memproses penggantinya. Sehingga ketika keputusan dari Presiden sudah keluar, kami sudah siap dengan penggantinya. Masih banyak tugas berat membantu rakyat yang menanti kami,” jelasnya.

Herzaky juga menyayangkan kehadiran Jhoni Allen di rapat kerja Komisi V DPR RI pada, Selasa Kemarin di Gedung DPR RI. Meski begitu, Herzaky menyadari penuh, jika dari sisi hukum Jhoni Allen masih mempunyai hak.

“Secara moral dan etika, karena sudah diberhentikan tetap dari keanggotaan Partai Demokrat, seharusnya Jhoni Allen dalam kondisi status quo, dan tidak hadir. Hanya, secara hukum, Jhoni Allen masih punya hak,” tutupnya. (rht)

Comments

comments