Frasa “Agama” Hilang dari PJPN, PPP: Ini Pelanggaran Konstitusi

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dalam diskusi bertema “Teror di Sigi, Bagaimana Nasib Perpres TNI" di media center Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/12).(Foto : Rahmat/Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta―Kabar hilangnya frasa agama dalam rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020—2035 mendapat sorotan dari berbagai ormas Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, jika frasa agama tersebut nantinya benar-benar dihilangkan dari PJPN, maka ini bisa diartikan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melanggar konstitusi.

Arsul Sani menjelaskan, dalam kesepakatan bernegara, agama adalah satu faktor yang inheren dalam banyak bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan.

“Meskipun negara ini kita sepakati bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang dasarnya memisahkan agama dengan negara,” kata Arsul Sani dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/3).

Untuk itu, Arsul mengingatkan agar para pejabat Pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan, agar selalu melihat kembali kesepakatan-kesepakatan bernegara ketika NKRI akan dibentuk.

“Sehingga dalam menetapkan kebijakan Pemerintah tidak menggunakan, ataupun dipengaruhi paradigma negara sekuler yang tidak menempatkan agama sebagai faktor dalam pengambilan kebijakan dan keputusan,” ucapnya.

Arsul Sani menegaskan, PPP sebagai bagian dari koalisi Pemerintahan meminta kepada Mendikbud dan jajarannya untuk tidak menghilangkan frasa agama dalam PJPN 2020 – 2035.

“Ini bagian dari taat berkonstitusi dalam pemerintahan kita,” tegasnya.

Wakil Ketua MPR RI ini pun mengutip bunyi Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31 khususnya ayat 3 dan 4 UUD NRI Tahun 1945.

Dalam ayat 4 ditegaskan, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa, untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sedangkan di ayat 3-nya, ditegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (rht)

Comments

comments