Ganjar Tetapkan 23 Kabupaten/Kota di Jateng Berlakukan PPKM

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di rumah dinas Puri Gedeh. Foto: Humas Pemprov

Acuantoday.com, Semarang―Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memutuskan untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di 23 kabupaten/kota pada tanggal 1125 Januari 2021.

Hal ini menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat tentang pemberlakukan PPKM di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali. 

Ganjar Pranowo selalu Gubernur Jawa Tengah pun telah mengirim surat edaran kepada bupati dan walikota. Dalam surat tersebut, gubernur menetapkan 23 kabupaten dan kota yang harus memberlakukan PPKM.

Rrincian 23 daerah tersebut adalah Semarang Raya meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, dan Grobogan. Banyumas Raya meliputi Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen. Solo Raya meliputi Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten, dan Wonogiri.

Selain itu, Pemprov Jateng juga menambahkan beberapa daerah yang tidak masuk lingkup ketiganya yakni Kota Magelang, Kudus, Pati, Rembang, dan Brebes.

“Seluruh daerah tersebut wajib memberlakukan PPKM per tanggal 11 Januari hingga 25 Januari dengan berpedoman pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021,” tulis Ganjar. 

Dalam surat yang juga dikirimkan kepada Polda Jateng dan Kodam IV Diponegoro itu juga ditegaskan Ganjar himbauan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dan 3T (tracing, test, treatment). 

Kepada 23 kabupaten/kota yang telah diminta untuk penerapan PPKM juga diminta Ganjar untuk rutin melakukan operasi yustisi melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, dan instansi terkait lain. 

Selain itu penerapan program jogo tonggo juga diminta Ganjar untuk mengawasi dan menegakkan protokol kesehatan di tingkat kampung atau pun desa.

Pada daerah-daerah yang memerlukan penambahan tenaga kesehatan, gubernur mengijinkan penambahan sendiri. Caranya yakni bekerjasama dengan prganisasi profesi seprti IDI, PPNI, PATELKI, dan lainnya.

“Perekrutan dilakukan berdasarkan peraturan yang- berlaku dengan sumber anggaran yang ada seperti APBD, BLUD, dan pembiayaan mandiri,” tulis Ganjar.

Selain itu, tiap daerah juga diminta agar meningkatkan ketersediaan tempat tidur ICU dan tempat isolasi baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta minimal 30 persen dari ketersediaan saat ini.- (alvin)

Comments

comments