Gelar Demo Hari Sumpah Pemuda, Buruh dan Mahasiswa Tuntut Pemerintah Fokus Tangani COVID

Serikat buruh dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi dengan memanfaatkan peringatan hari Sumpah Pemuda di kawasan Sialng Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/10)./Foto : Rahmat (Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta- Serikat buruh dan mahasiswa kembali menggelar aksi demonstrasi dengan mengambil momen peringatan hari Sumpah Pemuda,
di kawasan Silang Monas dan Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).

Tema unjuk rasa masih menyoal penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Tuntutan demo kali ini meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu guna membatalkan pasa-pasal yang merugikan buruh.

Serikat buruh yang tergabung dalam aksi hari ini yakni, Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri, Farmasi dan Kesehatan, serta aliansi buruh Gerakan Buruh Bersama Rakyat.

Pantauan Acuantoday.com di Patung Arjuna Wijaya, para demonstran dari Serikat buruh memakai seragam organisasinya, serta membawa atribut seperti spanduk dan poster tuntutan kepada pemerintah.

Selain buruh, kelompok mahasiswa yang ikut dalam aksi ini seperti, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI), Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia, dan Himpunan Mahasiwa Islam (HMI), juga melakukan demonstrasi.

Sejumah spanduk dan poster yang dibentangkan bukan hanya menuntut keberpihakan pemerintah kepada nasih buruh, tetapi juga mengingatkan pemerintah untuk fokus menangani pandemi virus corona atau COVID-19.

Salah satu spanduk yang dibentangkan berisi ultimatum kepada pemerintahan Joko Widodo- Mar’ruf Amin. Isi dari salah satu tuntutan itu yaitu “Fokus Tangani COVID-19”.

Selain di kawasan Istana Presiden, ratusan massa dari berbagai elemen juga melakukan titik kumpul di kawasan Tugu Tani, yang kemudian berjalan kaki menuju kawasan Istana Presiden.

Aksi yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini, menuntut agar Presiden mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Aparat kepolisian dan TNI juga terlihat di lokasi aksi untuk mengamankan berlangsungnya demonstrasi.

Seperti diketahui, massa penolak UU Cipta Kerja dari kalangan buruh, mahasiswa, pelajar, dan kelompok lainnya, bermunculan di berbagai daerah. RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU oleh tujuh dari sembilan fraksi di DPR RI, dalam forum Rapat Paripurna, Senin (5/10).

Pemerintah selaku pengusul menilai, UU Cipta Kerja dirancang untuk menjawab kebutuhan pekerja, pelaku usaha kecil, dan juga industri. (rht)

Comments

comments