Gelar Demo Lanjutan Buruh LEM SPSI Serahkan Surat Penolakan UU Cipta Kerja ke Istana

Ketua Umum LEM SPSI Arief Minardi Saat Berorasi di Depan Massa Buruh./Foto : Rahmat (Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta- Aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) Omnibus Lae kembali digelar oleh ribuan Serikat buruh Indonesia di kawasan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Selatan pada, Kamis (22/10).

Aksi yang berlangsung damai itu dimulai sekitar pukul 13:00 itu menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut UU Ciptaker yang sudah disahkan oleh DPR dan Pemerintah pada 5 Oktober 2020 kemarin.

Unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja ini sudah berlangsung hampir dua pekan lebih, dan kabarnya akan dilanjutkan secara besar-besaran pada 28 Oktober pekan depan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Arief Minardi mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan surat tuntutan mereka kepada Presiden Jokowi lewat Deputi Kepala Staf Presiden (KSP). Dalam penyerahan surat tuntutan itu, Deputi KSP didampingi oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sujana dan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

“Kita berharap Presiden mau menerima langsung, ternyata kalau mau masuk harus swab, ya sudalah itu urusan mereka ya, urusan kita mah demo terus ya, surat ini sudah saya masukan dan diterima oleh Deputi KSP namanya Pak Jori, dia didampingi Pangdam dan Kapolda,” kata Arief saat berorasi di depan massa buruh.

Menurut Arief, Federasi Serikat Pekerja LEM SPSI enggan melakukan demonstrasi jika Pemerintah mau mendengar tuntutan mereka untuk mencabut UU Cipta Kerja, atau Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), karena buat LEM SPSI UU Ciptaker ini cacat hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Surat ini isinya lebih pada permintaan ke Presiden untuk menerbitkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja. Itu tujuan kita yang utama, karena UU Cipta Kerja ini cacat hukum, cacat formal, bertolak belakang sama Pancasila,” tegasnya.

Lanjut Arief Minardi, Seluruh buruh tidak ingin menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 dengan langkah demonstrasi, tetapi sikap tidak peduli Pemerintah menjadikan buruh harus turun ke jalan menuntut keadilan.

“Kita sampaikan kepada mereka bahwa kami ini tidak ingin demo, kami ingin di rumah, ingin bekerja tenang karena ada pandemi COVID. Kami tidak ingin unjuk rasa, kami tidak ingin ribut tapi merekalah yang buat kita begini,” pungkasnya.(rht)

Comments

comments