Gelar Demo, Tokoh Ormas Agama Jelaskan Tujuan Tolak UU Cipta kerja

Massa aksi dari berbagai organisasi masyarakat (Ormas) seperti Front Pembela Islam (FPI), PETA, Ormas Betawi dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar unjuk rasa di kawasan Silang Monumen Nasional (Monas) yang berdekatan dengan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/10)./Foto : Rahmat (Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta- Setelah gerakan penolakan pengesahan Ombnibus Law UU Cipta Kerja oleh kelompok buruh dan mahasiswa mereda, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan juga menggelar aksi demo serupa.

Massa aksi mengkonsentrasikan aksi gelar unjuk rasa di kawasan Silang Monumen Nasional (Monas) yang berdekatan dengan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/10).

Massa aksi berasal dari berbagai organisasi masyarakat (Ormas) seperti Front Pembela Islam (FPI), PETA, Ormas Betawi dan Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Dalam orasi pembuka, koordinator aksi Abdul Kadir Aka meminta agar Predisen Joko Widodo membatalkan pengesahan UU Ciptaker yang telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah pada 5 Oktober 2020 kemarin.

“Tuntutan kami agar Presiden segera membatalkan UU Cipta Kerja, karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,” kata Abdu Kadir dalam orasinya di kawasan Patung Kuda, Silang Monas, Jakarta Pusat.

Para demonstran juga mendesak Presiden Jokowi agar mundur dari jabatannya jika dirinya tidak mencabut UU tersebut. Tak sampai disitu, mereka juga meminta Partai Pendukung UU Ciptaker dibubarkan.

“Menuntut Jokowi Mundur, semua partai yang mendukung UU Ciptaker dibubarkan, stop kezaliman terhadap rakyat, bebaskan semua pelaku aksi anti UU Ciptaker yang ditangkap dan stop penyiksaan terhadap mereka, mendorong semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang menghentikan segala kezaliman,” jelasnya.

Abdul Kadir menegaskan pihaknya akan bergerak jika alim ulama memberikan arahan kepada mereka, termasuk melakukan revolusi jika Presiden Jokowi mengabaikan tuntutan mereka untuk mencabut UU Ciptaker.

Sementara itu, Panglima PETA Mayor (Purn) TNI Muhammad Saleh mengingatkan akan adanya ancaman revolusi sosial di Indonesia apabila Pemerintah tidak mendengar desakan masyarakat membatalkan UU Cipta Kerja.

Diapun mencontoh, UU Omnibus Law yang sudah lebih dulu dibentuk pemerintah Amerika Serikat (AS). Di negara adidaya itu, terjadi juga gelombang protes. Bahkan di AS berujung pada revolusi sosial.

Salah satu yang disoal Muhammad Saleh adalah UU ini yang terlalu berpihak kepada para investor. Saleh yang mengaku pernah menjadi petugas pengamanan di Freepot mengungkapkan telah terjadi pencurian sumbe daya alam (SDA) oleh Freeport di Papua.

“Mereka mengatakan permudah investasi masuk ke Indonesia untuk permudah lapangan kerja, namun itu hanya menguntungkan para investor,” katanya.(rht)

Comments

comments