Gelar Unjuk Rasa Damai Buruh Lakukan Mogok Kerja

Aksi unjuk rasa aliansi buruh menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Selasa (6/10/2020).

Acuantoday.com, Jakarta- Aksi unjuk rasa dan protes keras terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU Omnibus Law Cipta Kerja masih dijumpai di sejumlah daerah.

“Sikap KSPI tidak berubah. Tetap melakukan mogok nasional sebagai bentuk protes terhadap disahkannya Omnibus law Cipta Kerja,” kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono, Selasa (6/10/2020).

Aksi tersebut tetap digelar sebagai protes keras terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Aksi mogok kerja nasional rencananya berlangsung selama tiga hari, yakni dari tanggal 6, 7 dan 8 Oktober 2020.

Terkait dengan adanya surat edaran pembatalan aksi mogok kerja, Kahar memastikan tidak benar alias hoaks. Ia menduga surat tersebut sengaja dibuat oknum tertentu untuk menggembosi aksi mogok buruh.

“Ini adalah upaya untuk melemahkan aksi penolakan Omnibus Law. Kami juga mengimbau kepada buruh Indonesia dan elemen masyarakat yang lain untuk mengabaikan surat tersebut,” jelasnya.

Sejumlah daerah terpantau menggelar aksi unjuk rasa mogok kerja nasional sebagai bentuk penolakan RUU Cipta kerja.

Sekitar 30 orang penggurus dan anggota FSPMI menggelar aksi unjuk rasa di halaman pabrik minyak kelapa sawit PT DDP di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.

Unjuk rasa damai selama sekitar satu jam mulai dari pukul 08.45 WIB hingga 09.00 WIB berlangsung tertib. Unjuk rasa penggurus dan anggota FSPMI ini dipimpin Koordinator aksi, John Suchemi. Sejumlah spanduk digelar bertuliskan “Tolak Omnibus Law-RUU Cipta Lapangan Kerja”.

Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Mukomuko, AKBP Andy Arisandi, jajarannya tetap menjaga aksi unjuk rasa damai di wilayahnya.

“Selama kegiatan berlangsung mendapat pengamanan dari anggota Polsek Mukomuko Selatan yang dipimpin oleh Kepala Polsek Mukomuko Selatan, Inspektur Satu Polisi Fajri Ameli Putra,” kata AKBP Andy Arisandi.

Menurut AKBP Andy Arisandi, pengamanan unjuk rasa sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang ditandatangi Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis pada 2 Oktober 2020.

Isinya berupa intruksi kepada seluruh jajaran polri di seluruh kewilayahan untuk mengantisipasi dan menghalau unjuk rasa buruh dan pemantauan situasi berpotensi konflik dalam momen pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Terdapat 12 poin di dalam surat itu, yang pada intinya menjelaskan bagaimana upaya Polri dalam meredam aksi massa penolakan buruh terhadap pengesahan RUU Ciptaker. Misal di antaranya pengerahan fungsi intelijen dan deteksi dini terhadap elemen buruh dan masyarakat yang berencana berdemonstrasi dan mogok nasional.(rht/rwo)

Comments

comments