Geledah Puluhan Dokumen, Kejagung Temukan Petunjuk dari Tersangka Baru Jiwasraya

Logo Jiwasraya terpampang pada sebuah gedung di Jakarta./Foto: Acuantoday.com (Ahmadi Supriyanto)

Acuantoday.com, Jakarta―Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita puluhan dokumen milik Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa Piter Rasiman, tersangka kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Dari penggeledahan di dua tempat milik Piter di bilangan Jakarta Selatan itu, Jumat (16/10), Kejaksaan mengaku menemukan beberapa fail yang jadi petunjuk baru bagi penyidik untuk membuktikan keterlibatan Piter dalam kasus korupsi Jiwasraya.

“Ada sejumlah dokumen terkait transaksi dan perjanjian antara tersangka dengan terdakwa. Ini bisa jadi hal baru dalam penyidikan,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/10).

Nama Piter Rasiman sendiri ditetapkan Kejagung sejak 12 Oktober sebagai tersangka baru dari kalangan swasta atas korupsi di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.

Piter diduga berperan membuat delapan perusahaan untuk menampung uang korupsi dari tiga terdakwa mantan pejabat PT Asuransi Jiwasraya: Direktur Utama PT AJS, Hendrisman Rahim; Mantan Direktur Keuangan PT AJS, Hary Prasetyo dan Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS, Syahmirwan. Ketiganya telah divonis hukuman penjara seumur hidup.

Adapun delapan perusahaan yang dimaksud Kejagung menampung uang rasuah, beberapa di antaranya meliputi: PT Tarbatin Makmur Utama, PT Permai Alam Santosa, dan PT Topaz Internasional.

Dalam pengusutan kasus korupsi ini, Kejagung sudah lebih dulu memproses hukum tiga nama dari kalangan swasta. Mereka pun sudah berstatus terdakwa dengan vonis hukuman bui seumur hidup: Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto; Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro.

Penyidik Kejagung dan jaksa dalam berkas tuntutan menyebut semua terdakwa telah terbukti membuat negara mengalami kerugian hingga Rp16,8 triliun.

Angka itu diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada periode Tahun 2008 sampai 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (rwo)

Comments

comments