Gerakan Benny Wenda Sudah Tak Relevan

Dokumentasi - Benny Wenda. (Foto : Istimewa)

Acuantoday.com, Jakarta- Anggota Komisi I DPR RI Tb. Hasanuddin meminta Pemerintah mengedepankan langkah persuasif terhadap kelompok separatis Papua Merdeka atau OPM, setelah adanya langkah deklarasi kemerdekaan oleh kelompok Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda.

“Kelompok separatis ini tak ada kontribusinya untuk rakyat Papua, malah menyusahkan. Tapi saya berharap Pemerintah tak represif menghadapi kelompok separatis ini, cari solusi terbaik dalam bingkai NKRI,” kata Tb. Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/12).

Menurut Tb. Hasanuddin, Pemerintah harus bertindak persuasif terkait deklarasi Papua Merdeka yang kerap mengemuka setiap tanggal 1 Desember. Selain bertindak, Pemerintah juga memberi pengertian dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Papua.

“Saya yakin para tokoh masyarakat atau pejabat elit Papua sangat memahami sejarah bahwa kini Papua sudah menjadi bagian dari NKRI,” ujarnya.

Dikatakan politisi PDI Perjuangan, yang terpenting sekarang adalah bagaimana membangun kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat, agar segera menjadi daerah yang maju dan sejajar dengan provinsi-provinsi lain.

“Pemerintah Indonesia, saat ini terus melakukan percepatan pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur,” ucapnya.

Tb. Hasanuddin menilai gerakan Benny Wenda Cs sudah tidak relevan saat ini, karena Benny Wenda sendiri sudah tidak lagi menjadi warga negara Indonesia.

“Benny Wenda itu sudah menjadi warga negara Inggris, jadi dia tak bisa lagi mengatasnamakan rakyat Papua. Sudah tak relevan tak perlu kita dengar,” bebernya.

Papua dan Papua Barat sudah resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 1969. Dalam referendum, rakyat Papua yang dikuasai Belanda saat itu menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia. Hasil itu diakui Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) dalam Resolusi 2504 (XXIV).

TB Hasanudin menjelaskan dilihat sejarahnya, Belanda melepas Papua pada Agustus 1962 dengan syarat harus didahului dengan referendum. Referendum yang dikenal dengan penentuan pendapat rakyat (Pepera) dilaksanakan pada 1969 disaksikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

“Soal Pepera itu sudah final, sudah disahkan oleh PBB, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi,” tegasnya. (rht)

Comments

comments