Gerindra Desak Sertifikat Tanah Elektronik Dibatalkan, Ini Alasannya

Ilustrasi - Sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah baik perorangan maupun perusahaan atau kelompok. /Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mendesak Pemerintah lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) membatalkan rencana dilakukan sertifikat tanah elektronik, karena hal tersebut dapat menghadirkan kesemrawutan sosial di tengah masyarakat.

“Sebagai sebuah gagasan adalah hal yang menarik, namun perlu dipikirkan kembali dalam penerapannya, karena berpotensi menghadirkan kesemerawutan sosial, mengingat sertifikat tanah merupakan alat bukti dan pengakuan negara terhadap hak atas tanah, khususnya bagi masyarakat,” kata Mirzani dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2).

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, rencana ATR/BPN melakukan sertifikat tanah elektronik ini perlu perhatikan dengan baik, karena pendataan tamah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN sering keliru, hingga tidak sedikit Pengadilan membatalkan sertifikat yang dikeluarkan oleh ATR/BPN.

“Selain itu apakah pendataan tanah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN sudah lengkap, valid dan terintegrasi? Masih terlalu sering negara (dalam hal ini BPN) ‘kalah’ dalam perkara sengketa tanah di pengadilan, karena sertifikat yang dikeluarkan BPN dibatalkan,” ucapnya.

Menurut Muzani, ada kerawanan posisi pemilik hak dalam proses penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik. “Seharusnya negara (melalui Kementrian ATR/BPN) melalukan validasi dan memastikan bahwa data yang ada pada sertifikat adalah sama dengan data pada buku tanah,” jelasnya.

Dikatakan Muzani, pengalihan model sertifikat tanah ini juga bakal terjadi perbedaan pada data di sertifikat yang dipegang masyarakat, dan data pada buku tanah yang ada di Kementerian ATR/BPN.

“Sehingga prosesnya benar-benar hanya alih media. Gambaran masih adanya potensi perbedaan data di sertifikat yang dipegang masyarakat dengan data buku tanah yang ada di Kantor Kementrian ATR/BPN,” paparnya.

“Apalagi jika dihubungkan dengan kebijakan pemberian sertifikat tanah yang akhir-akhir ini disampaikan langsung oleh Presiden, hal ini bisa menjadi kontraproduktif. Karena dalam peraturan menteri (Permen ATR Nomor 1 Tahun 2021) tersebut, dimungkinkan kepala kantor pertanahan dapat membatalkan atas sertifikat yang dikeluarkan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Menteri ATR Sofyan Djalil telah menandatangani Permen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Muzani menilai ada ketidaksesuaian judul bagian penerbitan sertifikat tanah elektronik atas tanah yang sudah terdaftar termuat dalam bagian kedua. (rht)

Comments

comments