Golkar Minta RUU HIP Tak Perlu Dipaksakan

Ilustrasi - Pancasila. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta―Ketua Kapoksi Baleg DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengatakan, penetapan jumlah prolegnas prioritas RUU 021 harus realistis, dan tidak perlu dipaksakan sebanyak-banyaknya.

“Tetapi kita harus melihat ketersediaan waktu dan kemampuan dari masing-masing alat kelengkapan dewan, untuk bisa menyelesaikan pembahsan undang-undang dimasing masing komisinya bersama pemerintah,” kata Firman di Jakarta, Selasa (24/11).

Menurut Firman, berdasarkan pengalaman, kinerja dewan mudah terukur dan dipantau publik, berapa yang selesai ditetapkan dalam prolegnas dan yang diselesaikan menjadi UU.

“Oleh karena itu, dalam usulan kami seyogyanya pemerintah dan DPR tidak perlu memasukan lagi RUU yang bisa menimbulkan kontroversial di masyarakat,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPR ini mencontohkan, RUU yang bisa menimbulkan kontroversi seperti RUU HIP, sebaiknya tidak perlu lagi ditetapkan menjadi skala prioritas 20021.

Apalagi, Menko Polhukam Mahfud MD sudah menyerahkan surat kepada pimpinan DPR disertai DIM Pemerintah. Substansi DIM Pemerintah ini menurut pernyataan Mahfud MD, berbeda dengan draf RUU sebelumnya yang menjadi inisiatif DPR.

“Nah, oleh karena itu sampai sekarang kami semua anggota Baleg DPR juga belum mengetahui DIM Pemerintah yang dimaksud, konon katanya sudah berubah, dan perubahan seperti apa kami DPR belum tau,” jelasnya.

Oleh karena itu, sebelum diusulkan kembali masuk di prolegnas, pemerintah harus menjelaskan perubahannya.

“Kalau tidak ada penjelasan yang jelas, DPR tegas menolak. Tidak perlu dimasukan di prolegnas dan dibahas lagi, dan itu akan buang-buang waktu dan energi,” tegas Firman.

Sama halnya juga tentang RUU minuman beralkohol, yang dulu pernah dibahas di Pansus DPR bersama pemerintah juga tidak selesai.

“Ini harus juga dijelaskan oleh pemerintah kembali kenapa tidak bisa menyelesaikan pembahasanya saat itu ?dan apa masalahnya agar semua jelas,” tutupnya. (rht)

Comments

comments