Gugatan Praperadilan Ditolak, Irjen Napoleon Resmi Berstatus Tersangka

Sidang putusan praperadilan Irjen Napoleon Bonaparte di PN Jaksel. Majelis hakim menolak gugatan praperadilan dirinya atas status tersangka kasus red notice Djoko Tjandra. /Foto: Acuantoday.com (Rohman Wibowo)

Acuantoday.com, Jakarta―Gugatan praperadilan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte berujung penolakan.

Perwira Polri itu dinilai tak mampu menunjukkan bukti kuat menyangkal keterlibatannya dalam kasus pencabutan red notice untuk terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

Sidang putusan praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (6/10), memutuskan menolak permohonan yang bersangkutan terkait penetapan sebagai tersangka atas kasus tersebut.

“Mengadili, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” ucap hakim tunggal Suharno saat membacakan amar putusan praperadilan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah Bareskrim Polri sebagai pihak termohon dinyatakan memiliki bukti kuat untuk menjerat Napoleon sebagai tersangka.

Setidaknya, Bareskrim punya dua alat bukti sah, di samping mampu memperkuat dugaan berdasar pemeriksaan sejumlah saksi hingga melampirkan dokumen lain yang relevan dengan dugaan suap Djoko Tjandra.

Hakim juga menyatakan penetapan Napoleon sebagai tersangka oleh Bareskrim sudah sesuai dengan prosedur KUHAP.

“Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebaliknya termohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya,” tutur hakim.

Dengan begitu, Napoleon bersama tersangka lain, Anita Kolopaking, Brigjen Prasetijo Utomo dan tersangka utama Djoko Tjandra, bersiap menghadapi sidang dakwaan.

Kedua perwira Polri tersebut diduga terlibat dalam kasus red notice dengan berperan membuat surat dan dokumen palsu untuk Djoko Tjandra demi bisa bebas masuk ke Indonesia, meski berstatus buron interpol.

Keduanya diancam jeratan pasal 5 ayat (2), pasal 11, dan pasal 12 huruf a dan b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. (rwo)

Comments

comments