Hadapi Pandemi, Kemenkeu Fokus pada Dua Hal

Gedung Kementerian Keuangan./Foto: Istimewa

Acuantoday.com, Jakarta―Kementerian Keuangan selama setahun terakhir, terutama selama masa pandemi melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Selain itu, kebijakan untuk menahan dampak lebih buruk ekonomi adalah dengan memberikan stimulus.

“Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu di bidang fiskal merupakan upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat dan dunia usaha di tengah tekanan akibat pandemi,” demikian dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Senin (26/10).

Disebutkan, refocusing dan realokasi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dilakukan agar APBN/APBD dapat fokus terhadap upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

“Sebesar Rp190 triliun anggaran belanja yang dihemat dan Rp55 triliun anggaran direalokasi,” begitu disebutkan.

Pada stimulus I (Februari 2020), anggaran sebesar Rp8,5 triliun ditujukan untuk penguatan ekonomi domestik melalui akselerasi belanja negara dan mendorong kebijakan belanja padat karya, serta stimulus fiskal sektoral bagi industri terdampak.

Pada stimulus II (Maret 2020), anggaran sebesar Rp22,5 triliun difokuskan untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong kemudahan ekspor-impor melalui stimulus fiskal dan non-fiskal, serta kebijakan sektor keuangan.

Selanjutnya, pada stimulus III (Maret 2020), sebesar Rp405,1 triliun dianggarkan untuk kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial, serta stabilitas sistem keuangan melalui dua pilar Perppu nomor 1/ 2020.

Dua pilar ini, info itu menyebutkan, penting karena terkait dengan kebijakan keuangan publik untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dunia usaha dan pemulihan ekonomi, serta kebijakan sektor keuangan.

Selanjutnya, pada perluasan stimulus 3, anggaran sebesar Rp695,2 triliun atau setara 4,2% dari GDP dialokasikan untuk dua kategori besar yaitu kesehatan (sebesar Rp87,55 triliun) dan pemulihan ekonomi (sebesar Rp607,65 triliun).

Kemenkeu akan terus berupaya untuk dapat mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam mencapai lima Program Prioritas yang diarahkan pada reformasi struktural di Indonesia.

Lima program itu adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, serta Transformasi Ekonomi. (mad)

Comments

comments