PKB Dukung Hak Politik Eks HTI Dilarang

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin memastikan kesiapan penggunaan sistem pengawasan pemilu. (Foto : Bawaslu)

Acuantoday.com, Jakarta―Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim setuju hak politik mantan kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dicabut atau dilarang di Indonesia. Alasannya, ideologi organisasi tersebut sama persis dengan komunisme. 

“Tujuan politik HTI sama persis dengan komunisme, yakni menciptakan kekuasaan politik internasional yang akan merobohkan bangunan negara dan bangsa,” kata Luqman kepada wartawan, Jumat (29/1).

Menurut Anggota Komisi II DPR RI itu, sepak terjang HTI sejauh ini ingin menggantikan Pancasila yang sudah menjadi dasar negara, dan hal ini sama persis dengan yang dilakukan oleh Partai Kominis Indonesia (PKI). Olehnya itu, dalam RUU Pemilu sudah jelas baik untuk bangsa Indonesia.

“Pemerintah secara resmi telah membubarkan dan melarang HTI karena ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai organisasi terlarang, posisi HTI sama dengan PKI, yang juga telah dibubarkan dan dilarang hidup di Indonesia,” jelasnya.

Sebagai informasi, aturan larangan mantan kader HTI dan mantan PKI dalam RUU Pemilu terdapat dalam Pasal 182 ayat 2. Pasal itu mengatur syarat peserta Pemilu baik Pilpres, Pileg, dan Pilkada. 

Pada huruf jj disebutkan syarat bukan bekas anggota HTI. Sementara pada huruf ii disebutkan bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30SPKI. (rht)

Comments

comments