Hanya Jadi Ajang Saling Lapor, Pimpinan DPR Dukung Revisi UU ITE

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin. (Foto : Biro Pemberitaan DPR RI)

Acuantoday.com, Jakarta- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyambut baik rencana Pemerintah lewat Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke DPR RI.

Menurut Azis Syamsuddin, revisi UU ITE ini sangat bagus karena sejauh ini penerapannya dinilai sudah terlalu melenceng jauh. Sebagian masyarakat menggunakan untuk saling melapor ke pihak kepolisian, baik itu masalah serius atau masalah remeh remeh di media sosial (Medsos).

“Saat ini UU ITE selalu dijadikan untuk saling lapor melapor terhadap pihak yang saling berseberangan, karena permasalahan kecil di media sosial,” kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Azis menjelaskan, tujuan dari UU ITE ini untuk mengedepankan kebenaran dan keadilan, bukan untuk dijadikan sebagai alasan dalam lapor melapor orang-orang yang tidak sejalan dengan pihak pelapor. Parahnya lagi, UU ITE ini digunakan berdasakan faktor like and dislike serta sangat subjektif. “Kita sudah jenuh,” tegasnya.

Di tempat berbeda, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pihaknya menunggu kajian dari Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU ITE.

“Apabila ada masukan atau usulan untuk mengevaluasi dari penerapan sebuah UU, pada dasarnya kami di DPR RI tentu terbuka ya,” kata Dasco.

Apalagi Presiden sudah menyampaikan secara tegas dan terbuka, sehingga menurut Dasco, DPR RI tinggal menunggu kajian dari pemerintah terkait revisi UU ITE ini sejauh mana.

Ketua Harian Partai Gerindra ini mengatakan ia belum mengetahui mekanisme revisi UU ITE ini seperti apa, apakah secara menyeluruh atau hanya pada pasal yang dianggap karet. Untuk itu, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan kajian atas UU ITE ini.

“Apakah akan merevisi total UU ITE ini, atau cukup merevisi pasal yang dianggap pasal karet atau bagaimana? Tentu kami akan mengkajinya terlebih dahulu, dan juga kami membuka ruang aspirasi dan masukan dari berbagai pakar dan masyarakat,” jelasnya.

Dasco menegaskan pada dasarnya UU ITE ini dibentuk untuk memastikan transaksi elektronik atau e-commerce berjalan dengan baik, dan melindungi hak-hak konsumen.

“Memang filosofi dasar pembentukan UU ITE ini adalah dalam rangka memastikan transaksi elektronik atau e-commerce berjalan dengan baik, kemudian hak-hak konsumen juga terlindungi,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bakal mengajukan revisi UU ITE ke DPR jika UU hal tersebut dinilai tak bisa memberi keadilan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat pengarahan kepada Peserta Rapim TNI-Polri.(har)

 

Comments

comments