Hasil Survei, Netralitas ASN dan Politik Uang Pilkada Paling Pelanggaran

Ilustrasi - Logo Pilkada Serentak 2020. Potensi konflik pilkada tahun ini masih tetap ada meskipun Peraturan KPU (PKPU) telah mendesain dan mendorong kampanye Pilkada Serentak 2020 melalui virtual sebagai dampak pandemi COVID-19./Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Praktik politik uang dalam tahapan Pilkada serentak 2020 masih terbuka lebar. Hal ini berpeluang terjadi, karena kondisi ekonomi masyarakat yang terus menurun akibat pandemi COVID-19.

“Sudah ada survei dari teman-teman indikator yang menyatakan bahwa survei itu menunjukkan politik uang di Pilkada serentak 2020 ini cenderung lebih terbuka,” kata Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Nurul Amalia di ruang Presroom DPR RI, Senin (23/11).

“Dari para pemilihnya, juga akan lebih permisif sehubungan dengan tingkat atau kondisi ekonomi masyarakat yang melemah,” sambungnya.

Selain politik uang, kata Amalia, netralitas aparatur sipil negara (ASN) juga masih akan terjadi. Bahkan, mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

“Memang kalau kita lihat data yang dilaporkan oleh KASN bahwa ada datanya itu per 2 November itu ada 802 pelanggaran netralitas ASN, dan itu jumlah yang sangat banyak. Memang setiap Pilkada berlangsung sejak Pilkada 2015, 2017,2018, bahkan di Pemilu 2019 juga netralitas ASN itu selalu terjadi,” jelasnya.

Dikatakan Amalia, fenomena intimidasi juga harus menjadi perhatian aparat hukum dan penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Terutama, di daerah-daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon, atau tunggal.

“Ada fenomena di Pilkada serentak 2020 ini ada 25 daerah bercalon tunggal, saya kemarin habis dari Raja Ampat, diundang oleh KPU di sana, di Raja Ampat itu calonnya cuma satu, dan di sana juga ada kampanye yang cukup masif dari kelompok masyarakat yang menolak calon tunggal,” paparnya.

Amalia pun mencontohkan aksi intimidasi terhadap masyarakat yang akan menunjukkan sikap mereka dalam memperjuangkan, atau mengampanyekan kotak kosong. Kejadian intimidasi itu, kata Amalia terjadi di Pilkada Pati, Jawa Tengah.

“Hal ini juga perlu menjadi sorotan oleh Bawaslu, karena kasus di Pilkada Pati, pasangan calon tunggal di Pati 2017 itu ada intimidasi terhadap kelompok masyarakat yang mengkampanyekan kotak kosong itu. Intimidasinya bukan hanya berupa ancaman tetapi juga perusakan terhadap mobil ketua dari aliansi gerakan masyarakat itu,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments