Hentikan Cara Berpikir Terlalu Diametral

Aksi unjuk rasa damai Aliansi Badan Esekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia yang mengkonsentrasikan di kawasan Silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Selasa (20/10). Aksi demonstrasi digelar mahasiswa bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang dilantik pada Sidang Istimewa MPR RI pada 2019 tahun lalu./Foto : Rahmat (Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta- Di masa pandemi COVID-19 saat ini seluruh elemen masyarakat dituntut kearifan untuk berhenti meributkan cara berfikir yang terlalu diametral.

Hal ini penting sebab pada dasarnya hal yang diributkan pada dasarnya sama, mengintat yang dipersoalkan oposisi juga dipersoalkan oleh pemerintah.

“Begitu juga, apa yang dilihat oleh pemerintahan sebenarnya juga dilihat oleh yang berada di luar pemerintahan. Hanya, sikap keras kepala dan ngotot di dua belah pihak, terutama di dalam pemerintahan yang menyebabkan semua itu menjadi nampak tidak terselesaikan,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah di Jakarta, Kamis (22/10).

Oleh sebab itu, Fahri memohon Presiden memikirkan rekonsiliasi secara serius, hentikan pejabat-pejabat yang konfrontatif, sok jago, sok mengerti persoalan, menganggap rakyat kecil, dan menganggap oposisi remeh.

Sebab, membangun permusuhan kepada sikap-sikap kritis, sungguh bukanlah sikap dan pikiran awal presiden yang berpidato pada saat pelantikan, bahwa Presiden Jokowi akan mengatur dan mendorong rekonsiliasi.

Fahri berpandangan membangun rekonsiliasi saat ini mudah karena tokoh-tokoh di simpul-simpul maupun kekuatan politik yang ada saat ini berada dalam lingkaran pemerintahan semua.

Fahri menyebut ada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonakti KH Ma’ruf Amin yang saat ini menjabat Wakil Presiden, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang dua kali menjadi lawan Presiden Jokowi di Pilpres bisa melakukan rekonsiliasi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa.

“Jadi wajah-wajah rekonsiliasi di awal itu nampak sekali di tubuh pemerintahan, tetapi ekseskusi lanjutannya sungguh sangat menyedihkan sekali,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Fahri mengaku heran mengapa pikiran-pikiran besar tentang rekonsiliasi itu tidak diterima menggunakan ‘Ideologi sebagai Alat Permusuhan’, di sisi lain justru ada pihak yang menggunakan Pancasila untuk menyalahkan orang lain dan itu masih sangat dominan. “Inilah yang harus dihentikan,” tegasnya.

Yang pertama pemerintah harus menjadi bottom line dari pada sikap posotif negara terhadap rakyat. Sebab, kalau sikap pemerintah tidak rekonsiliatif, ketegangan akan kian memuncak.

“Jadi, stop sikap sok-sok-an. Hari-hari ini adalah hari kebersamaan. Banyak tantangan yang mesti dihadapi pemerintah, seperti pandemi virus corona atau COVID-19 yang belum ada tanda-tanda akan berakhir, yang berujung pada ancaman krisis ekonomi global,” kata Fahri.

Namun bukti dari kinerja Pemerintah sangat diperlukan, karena rakyat sedang dalam penantian dan kesabaran-kesabaran yang luar biasa. “Itu lah sebabnya, saya terus terang mengusulkan agar Presiden yang dilantik pada saat COVID belum ada, sudah membawa narasi rekonsoliasi kembali memikirkan masa depan,” ujarnya.(rht)

Comments

comments