Hidari Bentrok, Cara Ormas Buruh Sampaikan Aspirasi Diapreasiasi MK

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi Prof M. Guntur Hamzah menerima langsung Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Said Iqbal di Gedung MK pada, Senin (2/11).(Foto : Rahmat/Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta- Para buruh menyampaikan pernyataan sikap atas penolakan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja secara langsung ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi Prof M. Guntur Hamzah menerima langsung Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Said Iqbal di Gedung MK pada, Senin (2/11).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (MK) Prof M. Guntur Hamzah mengapresiasi cara penyampaian aspirasi ormas buruh yang menghindari berhadap-hadapan dan bentrok dengan aparat kepolisian tersebut.

“Itu bagi kami sangat mengapresiasi cara-cara seperti ini, kehadiran bapak-bapak semua kami terima dengan lapang dada, tangan terbuka,” kata Prof Guntur di Gedung MK.

Kedatangan Presiden KSPSI ke MK untuk menyerahkan pernyataan sikap atas penolakan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Sekjen MK didampingi oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman.

Menurutnya, tata cara penyampaian aspirasi tanpa harus berhadap-hadapan dengan aparat kepolisian merupakan cara yang konstitusional. Langkah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyampaikan pernyataan sikap penolakan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja secara langsung ke MK adalah jalan terbaik, sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Dikatakan Prof Guntur, langkah dua Presiden KSPSI Andi Gani Wena Wea dan Said Iqbal menempuh jalur konstitusional dalam penolakan UU Omnibus Law ke MK adalah langkah tepat, dan ini bagi MK sebagai forum konsultasi.

“Ini kami ibaratkan sebagai forum konsultasi karena tadi pak Said sampaikan sebetulnya pengen mengajukan permohonan, karena sudah mengajukan permohonan, kami disini ada dua bagian, Kesekjenan dan Kepanitraan dan yang menerima permohonan itu panitraan,” ucapnya.

Dijelaskan Prof Guntur, yang serahkan oleh KSPSI saat ini tidak lepas dari apa yang akan diadukan ke MK nanti, karena dua hal ini saling berkaitan erat hingga MK (Kepanitraan-red) menerimanya.

“Meskipun apa yang diserahkan tidak terpisah dari apa yang akan disampaikan nanti, tapi kami persilahkan panitra untuk menerima,” jelasnya.

Diketahui, KSPSI siang tadi, Senin (2/11) menggelar aksi penolakan UU Omnibus Lae Cipta Kerja di samping Patung Kuda Arjuna, Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa aksi yang sebelumnya bertujuan ke depan Gedung MK dan Istana Presiden tertahan oleh berigade aparat kepolisian dan TNI. Aparat keamanan hanya membolehkan perwakilan Massa aksi masuk ke MK. (rht)#KSPSI 

Comments

comments