Hindari Kampanye Hitam untuk Cegah Konflik

Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian./Foto : Puspen Kemdagri

Acuantoday.com. Jakarta- Praktik klasik black campaign (kampanye hitam) dikhawatirkan masih menjadi bagian strategi pasangan calon kepala daerah (paslon cakada) maupun tim sukses di masa kampanye yang akan berakhir 5 Desember mendatang.

Untuk itu, kepada paslon dan tim suksesnya diminta tidak melakukan kampanye hitam di Pilkada Serentak 2020.

Penegasan disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 secara virtual, Rabu (30/9) dari Kantor Kemendagri, Jakarta.

Mendagri mengingatkan ada sanksi pidana bagi pelaku kampanye. Karena itu, paslon dan tim sukses mesti berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.

“Positive campaign itu masih bisa, negative campaign itu biasa. Tapi black campaign yang berisi kebohongan itu yang tidak boleh. Itu adalah pidana,” tegas Mendagri.

Selain kampanye hitam, Mendahri mengingatkan agar semua pihak terutama penyelengagra pemilu dan aparat penegak hukum dapat mengantisipasi kemungkinan munculnya aksi kekerasan di pilkada.

“Aksi kekerasan harus cepat diantisipasi dengan langkah-langkah prokatif untuk merangkul pihak-pihak yang berkontestasi agar mereka melakukan kompetisi secara sehat dan tidak melakukan black campaign atau kampanye-kampanye bohong,” tegasnya.

Untuk itu, Mendagri mengimbau semua pihak bisa saling menjaga agar pilkada bebas dari aksi kekerasan, menjaga protokol kesehatan agar bebas dari penularan virus corona.

Kita jaga agar Pilkada ini aman, lancar dan dapat “menjadi simbol demokrasi hak daripada rakyat untuk memilih pemimpinnya yang dapat memajukan daerahnya,” tegasnya.

Kepada jajarannya yang baru menduduki jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dan Penjabat Sementara (Pjs.) maupun kepada seluruh kepala daerah agar mencegah potensi konflik. Kuncinya adalah menjaga netralitas.

Untuk itu, ia tidak segan-segan akan menggunakan instrumen hukum untuk memberikan sanksi tegas bagi para kepala daerah yang terbukti melanggar.

“Posisi yang tidak netral itu akan menjadi potensi konflik. Kalau sampai terjadi seperti itu maka saya akan menggunakan instrumen-instrumen yang ada untuk memberikan sanksi bila memang terbukti. Jadi tolong ambil posisi netral, tidak perlu mengeluarkan suara-suara yang membuat satu pasangan calon atau dua-tiga pasangan calon yang lain itu menjadi antipati dan tidak percaya kepada rekan-rekan kepala daerah,” tegasnya.(har)

Comments

comments