Hindari Polemik, Pemerintah Diminta Publikasikan Naskah UU Ciptaker

Sejumlah domonstran saat melakukan aksi menolak disahkannya UU Cipta Kerja./Foto: Acuantoday.com (Rahmat Tuny)

Acuantoday.com, Jakarta―Salah satu munculnya pro-kontra Undang-Undang Cipta Kerja, populer disebut sebagai Omnibus Law, bermula dari tidak adanya informasi yang jelas tentang UU tersebut.

Karenanya, pemerintah harus segera memberikan naskah UU Ciptaker yang sah kepada publik.

“Pemerintah harus bisa meredakan situasi dengan cara-cara persuasif,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani dalam keterangannya, Sabtu, (10/10).

Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini berpandangan, kerusuhan yang terjadi beberapa wilayah di Indonesia ini bisa dihindari jika saja ada keterbukaan dan transparansi terkait UU ini.

Politisi asal Jawa Barat ini mengatakan, unjuk rasa yang berlangsung di hampir semua daerah ini akibat dari  tidak adanya keterbukaan, dan transparan terkait isi undang-undang Ciptaker secara utuh dan menyeluruh.

“Jangan lakukan pembiaran atas tafsir yang beredar di masyarakat dengan menyebut hal tersebut sebagai hoaks,’ pintanya.

Ia juga menyoroti soal proses pembuatan UU itu yang dianggap terlalu cepat dan minim keterlibatan publik. (rht)

Comments

comments