Hingga 7 September, Sudah 3,7 Juta Pekerja Terima Subsidi Gaji

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah./Foto: Kementerian Ketenagakerjaan

Acuantoday.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, hingga 7 September 2020, sudah nyaris 3,7 juta pekerja yang menerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU).

Rincian data dari Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan, BSU tahap I yang telah disalurkan kepada penerima sebanyak 2.311.237 atau 92,45% dari total calon penerima tahap I sebanyak 2,5 juta orang. 

Sedangkan tahap II, jumlah BSU yang sudah tersalurkan sebanyak 1.386.059 atau 46,20 persen dari total calon penerima tahap II sebanyak 3 juta orang.

Mengenai penyalurannya, Menaker mengatakan, BSU tahap I dan II disalurkan melalui empat bank penyalur yang tergabung dalam Himbara. Keempat bank tersebut adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank BNI.

Dalam kesempatan ini, Menaker meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Hal itu agar berbagai kendala dalam penyaluran BSU dapat diminimalkan, seperti terdapat duplikasi, rekening yang sudah tidak aktif, rekening pasif, rekening tidak valid, rekening telah dibekukan, rekening tidak sesuai NIK, ataupun rekening yang tidak terdaftar.

“Kami mengimbau kepada pemberi kerja/perusahaan beserta para pekerja untuk membangun komunikasi dan dialog terkait data rekening para pekerja agar terhindar dari kesalahan,” kata Ida saat konferensi pers daring tentang Progres Bantuan Subsidi Upah Gaji/Upah, Selasa (8/9).

Sementara, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengemukakan, data terakhir jumlah rekening bank yang masuk ke pihaknya sebanyak 14, 5 juta nomor rekening. Dari data tersebut secara otomatis sistem melakukan validasi dengan sistem di perbankan.

“Validasi itu meliputi kecocokan nomor rekening, nama yang ada BP Jamsostek dengan yang tercatat di bank,” kata Agus.

Sementara dari data 14,5 juta, sebanyak 14,3 juta nomor rekening sudah tervalidasi oleh bank, sebanyak 200 ribu masih proses validasi, dan ada 19 ribu tidak valid. 

“Data yang tidak valid dikembalikan kepada pemberi kerja untuk dilakukan koreksi. Kemudian dari 14, 3 juta ini kita lakukan validasi yang berdasarkan kriteria Permenaker,” katanya. (mad)

Comments

comments